Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pada tahun 2025 bertujuan untuk mendukung berbagai program strategis yang di inisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program-program tersebut sejalan dengan visi PDI Perjuangan. Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperluas akses kesehatan yang inklusif.
“PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendukung dan memastikan keberhasilan Program Quick Win. Melalui penguatan APBN 2025,” ujar Said Abdullah dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (23/12/2024).
Mendukung Kenaikan PPN 12 Persen
Kenaikan PPN ini, lanjut Said, akan menopang sejumlah program penting yang di danai melalui APBN. Program-program tersebut meliputi penyediaan makanan bergizi gratis, layanan kesehatan tanpa biaya. Pembangunan rumah sakit di daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah. Pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta penguatan lumbung pangan di tingkat nasional, daerah, dan desa.
Baca Juga: Polemik Kenaikan PPN 12%: Elit Partai Saling Lempar
Said juga menekankan perlunya langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak negatif kenaikan PPN terhadap masyarakat. Terutama rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, dengan memperluas jumlah penerima manfaat hingga mencakup kelompok rentan miskin. “Program perlinsos harus di salurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Said menyarankan pemerintah memperluas subsidi BBM, gas LPG, dan listrik. Tidak hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga untuk kelas menengah, termasuk pengemudi ojek online. Ia juga mendorong adanya subsidi transportasi massal di kota-kota besar. Subsidi perumahan untuk tipe rumah sederhana, serta bantuan pendidikan dan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Kenaikan PPN 12% dan Dinamika Saling Tuding Antar Partai
Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Said mengusulkan pelaksanaan operasi pasar secara rutin setiap dua bulan. Ia juga meminta pemerintah meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM. Dengan menaikkan porsi belanja pemerintah untuk sektor ini dari 40 persen menjadi 50 persen.
Di sisi lain, Said menekankan pentingnya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan PPN. Agar mereka dapat beralih ke sektor yang lebih produktif dan kompetitif.
Ia juga berharap pemerintah dapat merealisasikan target penghapusan kemiskinan ekstrem dari 0,83 persen menjadi nol persen pada tahun 2025. Serta menurunkan prevalensi stunting di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen. “Kebijakan ini harus di jalankan dengan cermat agar tidak hanya menopang pembangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
