Fakta Warga – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah penindakan terhadap praktik impor ilegal akan difokuskan pada pengawasan arus barang di pelabuhan, bukan pada razia atau penindakan di pasar.
“Saya enggak akan ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan saja. Kalau suplai barang ilegalnya berkurang, otomatis peredarannya di pasar juga ikut menurun,” ujar Purbaya seperti dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, ketika pasokan barang ilegal mulai terhenti di pelabuhan, masyarakat secara bertahap akan beralih membeli produk legal. Ia meyakini strategi tersebut akan efektif menekan peredaran barang impor ilegal, terutama pakaian dan tas bekas (balpres).
Purbaya menjelaskan, untuk saat ini belum diperlukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, sebab proses penindakan masih berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Belum ada rencana bikin PMK baru, karena barang-barang itu sebenarnya tidak semestinya masuk ke kegiatan ekonomi. Tapi nanti kami lihat di lapangan, kalau memang perlu penyesuaian aturan, akan kami lakukan,” ujarnya.
Baca Juga: FMCTA Audiensi ke KPU RI: Dorong Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas
Bendahara negara itu juga memastikan penindakan akan dilakukan sesuai pelanggaran yang terjadi di lapangan, sambil memperketat aturan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para importir ilegal.
“Itu kan ilegal, jadi eksekusinya ya sesuai pelanggarannya. Kalau memang ada kelemahan hukum, kami akan cari cara supaya bisa tetap ditegakkan di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sanksi denda bagi para importir balpres ilegal. Ia menilai, penindakan yang dilakukan selama ini belum memberi keuntungan bagi negara, sehingga perlu ada mekanisme baru agar tindakan hukum juga berdampak positif terhadap penerimaan negara.
“Kami sudah punya daftar para pemain impor ilegal itu. Nantinya mereka akan kami blokir supaya tidak bisa lagi melakukan aktivitas impor,” pungkas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
