Faktawarga.com- Di tengah maraknya wacana penggunaan pendekatan militer dalam menangani anak-anak bermasalah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil sikap yang berbeda.
Dilansir dari Kompas.com, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pendekatan yang ramah anak dan berlandaskan perlindungan hak asasi.
“Kami sudah punya lembaga khusus seperti KPPAD yang memang di bentuk untuk menangani persoalan anak-anak,” ujar Norsan kepada wartawan pada acara Muswil DPW PAN Kalbar, Kamis (14/5/2025).
Ia menegaskan, Kalbar tidak akan meniru langkah kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Yang mengirim anak-anak yang di anggap nakal ke barak militer.
Norsan meyakini, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD). udah memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pembinaan secara manusiawi dan berkelanjutan.
Baca Juga: Rugikan Negara Rp 640,8 Juta, Kades Pasir Non Aktif Ditahan Kejari Mempawah Kalbar
Lebih lanjut, Norsan juga menyinggung soal efisiensi anggaran dalam mengambil kebijakan publik.
Menurutnya, mengirim anak-anak ke barak militer justru akan menambah beban keuangan yang tidak sedikit, sekaligus berisiko terhadap kondisi psikologis mereka.
“Kalau anak-anak itu kita kirim ke barak militer, tentu perlu biaya besar. Dan secara etis juga tak pantas memperlakukan anak-anak kita seperti itu,” ungkapnya.
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan di terapkannya pendekatan yang lebih tegas jika di perlukan, khususnya bagi kasus-kasus berat.
Namun ia menekankan bahwa segala proses pembinaan akan tetap di lakukan di dalam wilayah Kalimantan Barat.
“Kalau ada anak-anak yang memang sulit dibina, kita akan cari cara yang lebih sesuai. Tapi tetap di lakukan di sini, tidak perlu sampai ke luar daerah atau masuk ke barak militer,” tutup Norsan.
