FAKTA WARGA – Wakil Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Juri Ardiantoro, menerima perwakilan guru madrasah yang berunjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (30/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Negara itu, para guru menyampaikan aspirasi agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru-guru tersebut tergabung dalam sejumlah organisasi, di antaranya Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMI).
Salah satu perwakilan, Muhammad Zein, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah adanya kebijakan afirmasi pengangkatan PPPK bagi guru madrasah swasta. Ia menilai, guru madrasah berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru di sekolah umum yang telah diangkat sebagai PPPK.
Baca Juga: Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) Jabodetabek Mengecam Tindakan Anarkis dan Vandalisme di Sampang
“Harapan kami, Presiden dapat memberikan afirmasi agar guru madrasah swasta diangkat menjadi PPPK. Banyak dari kami telah mengabdi puluhan tahun, bahkan hingga usia 50-an. Jika tidak ada kebijakan afirmasi, itu berarti masih ada diskriminasi antara sekolah umum dan madrasah,” ujar Zein.
Zein menambahkan, pengangkatan PPPK merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Ia menekankan agar tidak ada perbedaan dalam kebijakan maupun alokasi anggaran negara untuk pendidikan.
“Negara tidak boleh membuat dikotomi antara sekolah umum dan madrasah. Jika guru sekolah bisa PPPK, guru madrasah juga seharusnya bisa,” lanjutnya.
Sementara itu, Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini tengah berada di Korea Selatan menghadiri KTT APEC 2025.
“Aspirasi teman-teman guru madrasah akan kami teruskan kepada Bapak Presiden,” kata Juri.
Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik di sekolah umum maupun madrasah.
“Presiden memiliki komitmen kuat untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal pendidikan, dan tidak ada layanan pendidikan yang kurang maksimal,” ujarnya.
Juri juga menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik atas tuntutan para guru.
“Kami menerima aspirasi ini dengan baik dan akan menyampaikannya kepada Presiden. Prosesnya tentu akan dibahas bersama pihak-pihak terkait,” tutupnya.
Sebelumnya, ribuan guru menggelar aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, menyebabkan kemacetan menuju arah Thamrin. Aksi ini diikuti berbagai organisasi guru, seperti PGSI, PGMM, Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
Selain pengangkatan PPPK, mereka juga menuntut:
- Penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi
- Pelunasan tunggakan inpassing 2012–2014
- Penghentian diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.
