Fakta Warga – Pelantikan 47 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (26/8/2025), yang digelar di sela Rapat Paripurna DPRD Kalbar, menuai sorotan tajam dari partai-partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Norsan-Krisantus.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menilai pelantikan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan komunikasi dengan partai pengusung. Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan janji kampanye yang pernah disampaikan pasangan Norsan-Krisantus pada Pemilukada 2024.
“Kami baru tahu ada pelantikan saat paripurna berlangsung. Tidak ada komunikasi sebelumnya. Padahal dulu berjanji membangun Kalbar bersama semua elemen, termasuk partai pengusung,” ujar Agus dalam konferensi pers.
Agus juga mempertanyakan kapasitas pejabat yang dilantik. Meski mengakui bahwa pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif gubernur, ia menekankan pentingnya profesionalisme serta penghargaan kepada partai pengusung yang telah berjuang memenangkan pasangan kepala daerah.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Kalbar, Tuntut Cabut Tunjangan DPR
Lebih jauh, ia menyinggung sejumlah persoalan publik yang belum terselesaikan, seperti praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), konflik tanah adat, hingga keresahan warga akibat wacana pengambilalihan lahan adat oleh Satgas PKH. “Rakyat resah. Tanah yang sudah ditempati turun-temurun, tiba-tiba mau diambil. Ini bisa memicu konflik sosial,” tegas Agus.
Senada, Ketua DPD Hanura Kalbar sekaligus Ketua Fraksi NKP DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung, juga mengaku kecewa. Ia menegaskan bahwa Hanura bersama PDI Perjuangan dan PPP dulunya berjuang keras mengantarkan Norsan-Krisantus sebagai pemimpin Kalbar.
“Kami berdarah-darah mendukung. Tapi kebersamaan itu seolah hilang. Kami tidak mempermasalahkan siapa yang dilantik, yang penting ada komunikasi dan pilih orang-orang kompeten,” kata Tanjung.
Ia mengingatkan bahwa Kalbar masih menghadapi banyak persoalan serius, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses kesehatan dan pendidikan, hingga daerah-daerah yang belum teraliri listrik.
Baik Agus maupun Tanjung menegaskan bahwa yang mereka minta hanyalah kebersamaan dalam membangun Kalbar lima tahun ke depan. Mereka berharap masukan dari partai pengusung bisa didengar demi pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.
