Faktawarga.com, Pontianak – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik. Menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Mulyadi menyoroti permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg. Serta jaringan listrik dalam rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail, HISWANA Migas Kalbar, dan PT PLN (Persero) Kalbar.
Mulyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga LPG 3 kg. Termasuk kemungkinan adanya penyimpangan oleh Pertamina dan BPH Migas.
“Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi. Oleh karena itu, kami meminta daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU. Untuk memastikan tidak ada praktik curang, seperti SPBU nakal yang luput dari pengawasan hukum,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar SPBU Nelayan di prioritaskan agar para nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi. Disparitas harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- per tabung, menjadi perhatian khusus dan perlu segera ditindaklanjuti.
BACA JUGA: Mulyadi Tawik Tinjau Terminal Kijing, Tekankan Keberkahan bagi Masyarakat Sekitar
Dalam pembahasan bersama PT PLN, Mulyadi menyoroti lambatnya pembangunan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Dari 2.145 desa di Kalbar, masih terdapat 421 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan beberapa di antaranya bergantung pada sumber daya selain PLN.
“Kondisi ini sangat ironis, mengingat Kalbar sudah di nyatakan bebas dari status desa tertinggal. Lebih parahnya, masih ada daerah yang hanya mendapat pasokan listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00,” tegas Mulyadi.
BACA JUGA: Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik: Anggota DPRD PKB Wajib Melaksanakan Reses
Ia juga menyoroti masalah infrastruktur listrik yang membahayakan masyarakat, seperti penggunaan kabel tegangan rendah tanpa tiang khusus serta banyaknya tiang listrik rapuh yang berdiri di tengah jalan.
Sebagai solusinya, Mulyadi Tawik menegaskan pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak.
Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen mengawali permasalahan energi di provinsi ini, baik dalam distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
(JY)
