Fakta Warga, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan di lakukan pada Maret 2025. Kebijakan ini di ambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025.
Pernyataan tersebut di sampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, termasuk stimulus menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025.
Baca juga:
Kebijakan Utama yang Di sampaikan Presiden Prabowo:
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025
- Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)
- Program Keluarga Harapan (PKH)Kartu SembakoProgram Indonesia Pintar (PIP)Kartu Indonesia Pintar (KIP)Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta THR di pastikan cair pada Maret 2025 untuk mendukung kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.
- Stimulus HBKN Ramadhan dan Lebaran 2025
- Diskon harga tiket pesawat
- Diskon tarif tol
- Program diskon belanja, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025
- Program Pariwisata Mudik Lebaran bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan BUMN
- Stabilisasi harga pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok
- Paket Stimulus Ekonomi
- Diskon tarif listrik
- PPN Di tanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV)
- PPnBM DTP untuk kendaraan listrik dan hybrid
- Subsidi atau pajak DTP untuk motor listrik
- PPh DTP untuk sektor padat karya
- Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis Program ini akan di perluas cakupannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui KUR.
- Optimalisasi Panen Padi Upaya memastikan hasil panen padi terealisasi secara maksimal untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Kebijakan Mendorong Daya Saing dan Transformasi Ekonomi:
Presiden Prabowo juga memaparkan beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global dan mempercepat transformasi ekonomi nasional. Kebijakan tersebut meliputi:
- Program makan bergizi gratis secara nasional
- Penguatan program ketahanan pangan dan energi
- Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui holding Danantara
- Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong pembangunan 3 juta rumah dan pengendalian inflasi
- Pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Penyediaan kredit investasi bagi industri padat karya
- Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempermudah perizinan usaha
- Keberlanjutan insentif fiskal, termasuk perpanjangan Tax Holiday dan Tax Allowance
- Perpanjangan kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri
- Percepatan realisasi pendirian usaha bullion
- Penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM
Kebijakan Internasional
Pemerintah juga mendorong kerja sama internasional untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui langkah-langkah berikut:
- Bergabung dengan organisasi ekonomi BRICS
- Penyelesaian perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
- Aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)
- Penyelesaian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-EU CEPA)
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Baca Selengkapnya: Ketua Banggar DPR: Sebelum Minta Pemerintah Berhemat, Kami Harus Efisiensi Dulu
ASN Bisa WFO Tiga Hari Dalam Seminggu, Demi Efisiensi Anggaran
