FAKTAWARGA – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang PMII Daerah Istimewa Yogyakarta menilai bahwa kondisi Indonesia hari ini sedang berada pada titik rawan, baik secara demokrasi, sosial-ekonomi, maupun keadilan gender. Situasi nasional semakin dipenuhi kepentingan elit politik yang menjauh dari cita-cita kerakyatan, sementara rakyat, khususnya perempuan, justru kerap menjadi kelompok paling terdampak.
Di tengah ketidakpastian politik nasional, rakyat Indonesia sedang menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, dan semakin sempitnya lapangan kerja. Sementara itu, ruang demokrasi justru kian menyempit akibat maraknya represifitas aparat dan kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentingan elit dibanding rakyat. Situasi ini melahirkan keresahan luas, terutama di kalangan mahasiswa, buruh, dan masyarakat kecil.
Sebagai episentrum pendidikan, Yogyakarta menjadi saksi nyata kegelisahan tersebut. Biaya hidup mahasiswa terus meningkat, banyak keluarga terbebani, dan ruang kritis akademik terancam dipersempit oleh represi serta kriminalisasi. Aksi-aksi mahasiswa di jalanan beberapa waktu terakhir pun menunjukkan bahwa Jogja tidak tinggal diam menghadapi krisis demokrasi. Dalam situasi seperti ini, perempuan mahasiswa menanggung beban berlapis dari ekonomi, diskriminasi, hingga ancaman kekerasan sehingga suara mereka harus ditempatkan sebagai garda depan dalam mengawal demokrasi.
Pernyataan Sikap KOPRI PC PMII DIY :
1. Komitmen Aksi Damai & Aman
KOPRI PC PMII DIY memastikan bahwa setiap gerakan yang melibatkan kader perempuan berlandaskan prinsip nirkekerasan, menghormati hukum, serta mengutamakan keamanan dan keselamatan perempuan melalui mekanisme marshal, titik aman, dan pendampingan solidaritas. Menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap rakyat, khususnya para kader perempuan yang menyuarakan aspirasi.
2. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Mendesak DPR dan pemerintah agar membuka ruang dialog substantif, bukan hanya formalitas, dalam setiap proses legislasi. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor menjadi anggota DPR, tetapkan KPI evaluasi kinerja, dan hapus fasilitas istimewa yang membebani rakyat.
3. Reformasi Partai Politik & Pengawasan Eksekutif
Partai politik wajib membuka laporan keuangan secara transparan, dan DPR harus memastikan fungsi oposisi berjalan sebagaimana mestinya.
4. Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat dan susun sistem perpajakan baru yang lebih adil, dengan pertimbangan transfer APBN pusat-daerah.
5. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan UU ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, memperkuat independensi KPK, serta UU Tipikor.
6. Reformasi Kepolisian agar Profesional & Humanis
Revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi, dan memastikan transformasi kinerja kepolisian dalam 12 bulan ke depan.
7. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Cabut mandat TNI di proyek sipil dan kembalikan fungsi TNI pada pertahanan murni sesuai amanat reformasi.
8. Perkuat Komnas HAM & Lembaga Pengawas Independen
Revisi UU Komnas HAM agar lebih berwenang melindungi kebebasan berekspresi, serta perkuat Ombudsman dan Kompolnas.
9. Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan
Evaluasi kebijakan PSN, UU Cipta Kerja, dan tata kelola BUMN agar tidak membebani rakyat, serta memastikan perlindungan bagi buruh, masyarakat adat, dan lingkungan.
10. Kolaborasi Gerakan Masyarakat untuk Menjaga Netralitas dan Keberpihakan Hukum
Menghimbau kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi perempuan untuk secara aktif memastikan bahwa proses hukum dan kebijakan publik senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat luas, bukan sekadar melayani kepentingan segelintir elite.
Penutup
Krisis demokrasi tidak boleh dibayar dengan keselamatan rakyat, terlebih perempuan. Bagi kami, peran perempuan bukan sekadar pelengkap dalam perjuangan, melainkan garda depan yang memperkuat barisan rakyat dalam menghadapi krisis kebangsaan hari ini.
Perempuan Bergerak, Demokrasi Harus Diselamatkan!
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan!
Yogyakarta, 01 September 2025
Ketua KOPRI PC PMII DIY
Safira Ahda Fadlina, S.Sos.
