FAKTA WARGA COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merespons secara positif aksi audiensi ratusan calon aparatur sipil negara (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) yang berkepanjangan dengan kebijakan yang tertunda. Senin, (10/3/25).
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa Pemprov memahami keresahan para peserta aksi dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
“Kami menerima aspirasi dari Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat terkait tertundanya penempatan CPNS dan CPPPK yang di umumkan oleh Menteri PAN-RB. Berdasarkan keputusan tersebut, CPNS akan di angkat pada 1 Oktober 2025, sementara CPPPK pada 1 Maret 2026,” ujarnya di Kantor Gubernur Kalbar.
Para peserta aksi mengungkapkan kekhawatiran mereka. Terutama terkait kemungkinan tidak menerima gaji selama masa tunggu serta risiko batalion di angkat bagi mereka yang mendekati usia pensiun.
Saat ini, terdapat 1.277 orang yang telah di nyatakan lulus seleksi di Kalbar, terdiri dari 51 CPNS dan 1.226 CPPPK. Selain itu, Pemprov juga berencana menggelar seleksi tambahan untuk 293 calon CPPPK pada April mendatang.
Baca Juga: Wagub Kalbar Krisantus, Kritik Dugaan Korupsi dan Kebijakan Barcode Pertamina
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Kalbar telah menugaskan Wakil Gubernur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk menyampaikan surat resmi kepada Ketua Komisi II DPR RI dan Menteri PAN-RB. Surat tersebut meminta agar pengangkutan CPNS dan CPPPK tetap mengikuti jadwal semula, tanpa ada penundaan.
Untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer yang telah lulus seleksi, Pemprov Kalbar memastikan bahwa anggaran gaji tetap tersedia dalam APBD, sehingga mereka tetap mendapat penghasilan selama masa penantian.
Selain itu, tenaga honorer yang mendekati usia pensiun akan tetap di akomodasi sesuai regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menyambut langkah cepat Pemprov Kalbar, salah satu peserta aksi, Fitriadi, menyampaikan apresiasinya.
“Kami berterima kasih karena keluhan kami segera di tindaklanjuti. Surat resmi sudah di tandatangani Gubernur dan langsung dibawa Wakil Gubernur ke Jakarta hari ini,” ujarnya.
