Fakta Warga – Ketua Fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat menepati janji mereka dengan menyerahkan langsung tuntutan hasil aksi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang berlangsung selama lima hari terakhir. Aspirasi tersebut mencakup 17+8 poin tuntutan publik serta berbagai persoalan strategis daerah.
Penyerahan dokumen aspirasi itu diterima Wakil Ketua DPR RI, Saat Mustafa, didampingi sejumlah Anggota DPR RI dari Dapil Kalbar, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, menegaskan bahwa langkah ini adalah bukti nyata keberpihakan DPRD Kalbar terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, aspirasi masyarakat Kalbar tidak boleh berhenti di daerah, tetapi harus mendapat perhatian serius di tingkat pusat.
“Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, tetapi kami tidak berhenti di situ. Kami juga membawa persoalan lain yang masih mengganjal di Kalbar, mulai dari program PKH, persoalan PETI, perkebunan sawit, hingga sistem bagi hasil yang belum adil. Semua ini kami bawa dengan harapan mendapat solusi konkret,” ujar Mulyadi.
Baca Juga: Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI karena Kontroversi Pernyataan
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan ini bukan sekadar catatan tuntutan, melainkan suara hati masyarakat Kalbar.
“Kami datang ke sini untuk menyuarakan aspirasri masyarakat Kalbar terhadap persoalan masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok yang peduli terhadap masa depan daerah ini. Semoga pusat benar-benar mendengar dan menindaklanjuti,” imbuhnya.
Mulyadi juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar dirasakan.
“Perjuangan belum selesai di meja DPR RI. Kita semua harus tetap kompak dan solid agar aspirasi ini tidak hanya berhenti pada janji, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan berpihak kepada Kalbar,” tegasnya.
Dengan semangat itu, ia berharap penyampaian aspirasi ini menjadi momentum kebangkitan partisipasi publik di Kalimantan Barat serta memperkuat posisi tawar daerah di tingkat nasional.
