PONTIANAK, FAKTA WARGA – Gejolak internal di tubuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Barat memicu keprihatinan publik. Menyikapi hal tersebut, KOPRI PKC PMII Kalbar menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala Dinas, Herkulana Mekarryani.
Bendahara KOPRI PKC Kalbar, Jamilah, S.H., menyebut desakan puluhan pegawai untuk mencopot sang kadis bukan sekadar persoalan internal birokrasi. Menurutnya, suara mayoritas pegawai yang mengancam mogok kerja adalah sinyal kuat bahwa ada krisis dalam tata kelola lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Kalau pegawai yang selama ini menjadi tulang punggung layanan justru merasa terintimidasi, bagaimana kita bisa berharap pelayanan terhadap korban kekerasan bisa berjalan optimal?” kata Jamilah, Jumat (4/7).
Baca Juga: Dituding Otoriter, Kadis DPPPA Kalbar Bantah dan Siap Klarifikasi
Sebelumnya diberitakan, sekitar 25 pegawai DPPPA Kalbar menyatakan penolakan terhadap gaya kepemimpinan Herkulana yang di nilai arogan, penuh tekanan verbal, serta cenderung diskriminatif dalam distribusi tugas dan anggaran. Mereka bahkan mengancam mogok kerja jika Gubernur tidak segera mengambil tindakan.
Menurut Jamilah, lembaga seperti DPPPA tidak boleh di biarkan tercemar oleh konflik kepemimpinan. “Kami tidak berpihak pada siapa pun secara personal. Tapi jika suasana kerja sudah tidak kondusif, yang terancam bukan hanya pegawainya, tapi seluruh sistem perlindungan sosial di Kalbar,” ujarnya.
KOPRI mendesak Pemprov dan DPRD Kalbar segera membentuk tim evaluasi independen guna menelusuri kondisi faktual di internal DPPPA. Mereka juga menyatakan siap terlibat aktif dalam pengawasan penyelesaian konflik secara adil dan transparan.
“Ini lebih dari sekadar jabatan. Ini soal menyelamatkan institusi kemanusiaan,” tegas Jamilah.
