MEMPAWAH, FAKTA WARGA – Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Mempawah ke-66 yang di gelar di halaman Kantor Bupati, Jumat (4/7). Di warnai dengan aksi unjuk rasa dari sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mempawah.
Sekitar pukul 09.00 WIB, belasan massa yang di pimpin koordinator lapangan Moslim dan Herman datang menggunakan sepeda motor. Sambil membawa spanduk berisi penolakan terhadap pemindahan status administratif Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Bupati Mempawah, Hj Erlina, yang di dampingi Ketua DPRD Mempawah, Safruddin. Serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru saja mengikuti upacara.
Dalam orasinya, massa menyuarakan keberatan atas keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pemindahan administrasi dua pulau tersebut ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mereka meminta agar Pemprov Kalbar segera mengambil langkah tegas dengan mengajukan protes resmi.
“Kami menolak pemindahan Pulau Pengekek Besar dan Kecil dari Kabupaten Mempawah ke Provinsi Kepri,” ujar koordinator aksi.
Baca Juga: KOPRI PMII Kalbar Desak Evaluasi Kadis DPPPA: “Lindungi Lembaga, Bukan Jabatan”
Mereka juga mendesak agar Kementerian Dalam Negeri mencabut Keputusan Nomor 100.116-117 Tahun 2022, dan kembali merujuk pada pengkodean wilayah berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Mempawah, Safruddin menyatakan bahwa Pemkab akan menjadwalkan rapat khusus untuk membahas persoalan ini setelah Bupati selesai menjalankan dinas luar pada 12 Juli mendatang.
“Persoalan ini akan kita bahas bersama, sesuai arahan Ibu Bupati,” kata Safruddin kepada para pengunjuk rasa.
Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengamanan ketat dari jajaran Polres Mempawah dan Satpol PP setempat.
