Mempawah, 16 Oktober 2025 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, Miftahul Akhyar, menyampaikan kecaman keras atas tayangan Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 yang menuai gelombang protes luas dari kalangan santri dan masyarakat. Tayangan tersebut dinilai melecehkan simbol keagamaan serta menyinggung martabat kiai dan tradisi pesantren yang selama ini menjadi benteng moral bangsa.
Dalam pernyataannya, Miftahul Akhyar yang juga berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa konten semacam itu sangat tidak pantas disiarkan dan telah mencederai rasa hormat umat terhadap ulama.
“Tayangan semacam itu sangat tidak pantas hadir di ruang publik. Acara yang melecehkan simbol keagamaan, merendahkan kiai dan tradisi pesantren, jelas menimbulkan luka dan kegaduhan di masyarakat,” tegas Miftahul Akhyar saat dikonfirmasi pada Kamis (16/10).
“Permintaan maaf saja tidaklah cukup. Kami mendorong agar otoritas penyiaran dan aparat penegak hukum menelusuri dugaan pelanggaran, agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak berulang.”
Ia menambahkan, media seharusnya menjadi ruang edukasi dan pencerahan bagi publik, bukan malah menjadi sumber provokasi yang merusak kehormatan lembaga keagamaan. Menurutnya, kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa.
“Media memiliki tanggung jawab moral. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas melecehkan simbol agama. Trans7 harus belajar menghargai nilai spiritual dan menjaga sensitivitas masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Miftahul Akhyar menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Mempawah bersama elemen masyarakat, terutama pesantren dan organisasi keagamaan, akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ia menilai, lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk menjaga etika publik agar media tidak bertindak semena-mena atas nama kebebasan berekspresi.
Sebagai bentuk komitmennya, Miftahul Akhyar menyatakan dukungan penuh terhadap masyarakat serta para santri dan alumni pesantren yang menyuarakan aspirasi melalui jalur konstitusional.
“Kami mendukung aspirasi umat yang disampaikan secara tertib dan berlandaskan hukum. Boikot boleh dilakukan, tapi harus dengan cara yang bermartabat. Ini bukan sekadar soal tayangan, tapi soal kehormatan ulama dan marwah pesantren,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKB, Miftahul Akhyar berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga penyiaran agar lebih sensitif terhadap nilai keagamaan dan kultural yang hidup di tengah masyarakat.
Kecaman Keras Trans7 Kecaman Keras Trans7 Kecaman Keras Trans7
di Jalankan
