Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari TNI untuk membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, keputusan pembubaran dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia mengatakan keputusan terkait pembubaran kegiatan berada di tangan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga situasi kondusif di wilayah masing-masing.
Baca Juga : Rekam Jejak dan Visi Prof. Zaenuddin di Kontestasi Rektor IAIN Pontianak
Maruli menekankan bahwa TNI tidak mengeluarkan instruksi langsung terkait penghentian pemutaran film tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah mengambil langkah tersebut karena mempertimbangkan potensi munculnya keributan atau gangguan keamanan.
Selain menanggapi isu pembubaran nobar, Maruli juga menyoroti berbagai kritik terhadap program-program yang dijalankan TNI. Ia menyebut masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun menurutnya berbagai program yang dijalankan TNI bertujuan membantu masyarakat dan mendukung kepentingan negara.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan personel TNI di daerah terpencil, seperti membantu pembangunan sumber air bersih bagi masyarakat yang sebelumnya masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Maruli juga mempertanyakan isi dan latar belakang pembuatan film dokumenter tersebut. Menurutnya, informasi yang disampaikan dalam film belum tentu sepenuhnya benar. Ia turut menyinggung adanya pihak-pihak yang memiliki sumber pendanaan untuk memproduksi dan mendistribusikan film tersebut ke berbagai daerah.
Sebelumnya, pembubaran nobar film Pesta Babi terjadi di sejumlah kampus dan lokasi publik, termasuk di Universitas Khairun, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, serta Institut Seni Indonesia Bali. Selain di lingkungan kampus, kegiatan nobar di sejumlah kafe di kawasan Seminyak dan Tabanan juga dilaporkan dibubarkan.
Film dokumenter Pesta Babi diketahui berisi kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak terhadap lingkungan, kelestarian alam, dan hak ulayat masyarakat adat Papua.
