Pontianak – Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah se-Kalimantan Barat (FOMDA Kalbar) mempertanyakan arah distribusi solar subsidi menyusul lumpuhnya operasional kapal klotok jalur Rasau Jaya–Teluk Batang akibat kelangkaan bahan bakar dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut dinilai janggal lantaran terjadi pada sektor transportasi rakyat yang selama ini menjadi penopang utama mobilitas masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
Koordinator Pusat FOMDA Kalbar, Syarif Falmuriandi, menilai persoalan kelangkaan solar subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran ketika transportasi rakyat justru mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.
“Kami mempertanyakan ke mana sebenarnya solar subsidi ini mengalir. Sangat ironis ketika kapal rakyat berhenti beroperasi akibat kesulitan BBM, sementara aktivitas sektor lain tetap berjalan normal,” ujar Syarif Falmuriandi dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, berhentinya operasional kapal klotok di jalur Rasau Jaya–Teluk Batang tidak hanya berdampak pada transportasi penumpang, tetapi juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok, hasil tangkapan nelayan, hingga mobilitas mahasiswa daerah.
Ia menyebut transportasi sungai selama ini menjadi jalur vital yang menghubungkan sejumlah wilayah pesisir di Kalimantan Barat.
“Ketika kapal rakyat berhenti berlayar, maka yang terganggu bukan hanya transportasi, tetapi rantai kehidupan masyarakat pesisir,” katanya.
Baca Juga: Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalbar: Program MBG Jadi Investasi Generasi Emas 2045
FOMDA Kalbar turut menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola distribusi solar subsidi, termasuk dugaan praktik penyimpangan maupun penimbunan yang menyebabkan sektor transportasi rakyat kesulitan memperoleh BBM.
“Jika memang ada mafia atau praktik penimbunan solar subsidi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” tegasnya.
Akibat lumpuhnya operasional kapal klotok, sejumlah dampak mulai dirasakan masyarakat, mulai dari tersendatnya distribusi logistik, potensi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, hingga ancaman keterisolasian wilayah pesisir apabila kondisi tersebut terus berlangsung.
Atas situasi itu, FOMDA Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah konkret guna memulihkan operasional transportasi sungai rakyat. Selain itu, Pertamina Regional Kalimantan diminta memastikan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran, terutama bagi transportasi air rakyat dan nelayan tradisional.
FOMDA Kalbar menegaskan masyarakat pesisir tidak boleh terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan distribusi energi subsidi.
