FAKTA WARGA COM – Publik Kalimantan Barat (KALBAR) masih menunggu kepastian terkait sikap Wakil Gubernur (WAGUB) Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang sebelumnya secara tegas menolak penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite di SPBU. Namun, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang.
Dalam sebuah acara buka puasa bersama Pemprov Kalbar pada 6 Maret lalu, Krisantus dengan lantang menyatakan bahwa kebijakan barcode lebih banyak membawa mudarat di banding manfaat.
Ia menilai aturan ini justru menyulitkan masyarakat dan lebih menguntungkan mafia BBM.
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode untuk pembelian Pertalite di Kalbar. Kalau isi BBM di SPBU, cukup masuk saja, tidak ada manfaatnya barcode itu,” ujar Krisantus saat itu.
Namun, pernyataan keras tersebut kini di pertanyakan karena penggunaan barcode masih di terapkan di berbagai SPBU di Kalbar.
Saat di konfirmasi mengenai hal ini, Krisantus justru terkesan menghindar dan meminta masyarakat menanyakan langsung ke Pertamina.
“Tanya ke Pertamina. Arahan saya jelas, masyarakat tidak perlu pakai barcode lagi,” ucapnya melalui pesan WhatsApp pada Rabu (2/4/2025).
Masyarakat Menagih Kejelasan
Ketidakjelasan sikap ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga, salah satunya HN, seorang warga Pontianak yang mengaku kesulitan menggunakan sistem barcode.
“Saya sudah daftar, mengisi data dengan benar, bahkan di bantu petugas SPBU. Tapi sampai sekarang status di aplikasi tidak jelas, terus loading,” keluhnya.
Ia berharap janji Krisantus bukan sekadar retorika politik, tetapi benar-benar di wujudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi.
“Dulu kita lihat videonya viral, marah-marah ke Pertamina menolak barcode. Sekarang kita mau tahu, sejauh mana koordinasi Pemprov dengan Pertamina?” sindirnya.
Baca Juga: Pemerintah dan Aparat Diminta Tegas Atasi PETI di Kalbar
Di sisi lain, beberapa sopir angkutan umum mengaku tidak terganggu dengan sistem barcode selama layanan tetap berjalan lancar.
“Mungkin niatnya baik, untuk membedakan mana yang berhak mendapat subsidi. Selama tidak bikin antrean panjang dan BBM tersedia, saya tidak masalah,” kata Hendri, sopir taksi rute Pontianak–Sanggau.
Hal serupa di sampaikan Ayong, sopir rute Pontianak–Putussibau. Menurutnya, kebijakan ini tidak membawa dampak signifikan bagi pengemudi seperti dirinya.
“Tak ada yang istimewa atau menyulitkan dengan sistem barcode ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, penggunaan barcode dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia.
Sistem ini bertujuan untuk memastikan BBM bersubsidi di salurkan kepada pengguna yang benar-benar berhak.
