Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kabarkan telah di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama mantan calon anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku. Informasi ini menguat setelah Hasto di sebut telah menjalani gelar perkara di. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 20 Desember 2024.
Berdasarkan dokumen yang di terima redaksi. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/-153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Ia di duga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam proses penyelidikan, KPK menyita sejumlah barang bukti milik Hasto, termasuk sebuah telepon genggam dan buku catatan. Penyitaan ini di lakukan pada 10 Juni 2024. Saat Hasto di periksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019–2024.
PDIP Masih Bungkam
Hingga berita ini di terbitkan, jajaran petinggi PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Reformasi, Ronny Talapessy, serta Ketua DPP PDIP Bidang Pemilu, Deddy Yevri Sitorus. Keduanya belum memberikan respons. Kendati demikian, redaksi terus berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak PDIP.
Baca juga Keributan Warga di Rempang, Gubernur Kepri Minta Semua Pihak Tenang
Dinamika dan Gejolak Internal PDIP Memanas
Di tengah mencuatnya kasus Hasto, dinamika internal PDIP juga mengalami ketegangan. Menjelang Kongres PDIP 2025, partai berlambang banteng ini menghadapi tekanan internal dan eksternal. Beberapa spanduk dan baliho bernada provokatif muncul, menyerang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dan menyebut kepengurusan partai periode 2024–2025 sebagai ilegal.
“Beredarnya baliho dan spanduk yang bersifat menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk ‘mengawut-awut’ partai menjelang Kongres. Sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
baca juga: Kenaikan PPN 12% dan Dinamika Saling Tuding Antar Partai
