Fakta Warga – Fenomena peredaran oli palsu bermerek Mesran Pertamina di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa Pertamina tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab moral maupun hukum dalam kasus ini. Menurutnya, diamnya pihak perusahaan justru berpotensi menambah kecurigaan masyarakat.
Secara faktual, hampir seluruh oli palsu yang ditemukan di gudang-gudang ilegal menggunakan label Pertamina.
Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi ini merugikan masyarakat karena produk yang mereka beli tidak sesuai standar mutu dan berpotensi merusak kendaraan. Lebih jauh, praktik ini juga menodai reputasi Pertamina sebagai BUMN energi.
Dari perspektif regulasi, kasus dugaan tindak pidana perlindungan konsumen ini telah meningkat ke tahap penyidikan sejak 17 Agustus 2025.
Baca Juga: Driver Ojol di Pontianak Dianiaya Oknum TNI, Kasus Berlanjut ke Pengadilan Militer
Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar bahkan sudah mengamankan sejumlah drum pelumas, memasang garis polisi, dan mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Namun, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan hingga saat ini.
Jika merujuk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan pemilik merek semestinya proaktif menindaklanjuti penggunaan ilegal merek mereka, termasuk mendorong penegakan hukum.
Ketiadaan respons proaktif Pertamina berpotensi memperburuk persepsi publik, apalagi BUMN ini juga sedang menjadi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kalimantan Barat.
Dengan demikian, penanganan kasus oli palsu seharusnya menjadi momentum bagi Pertamina untuk menunjukkan komitmen perlindungan konsumen dan penegakan hukum.
ransparansi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.
