FAKTA WARGA – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (20/02/2025). Aksi ini menyuarakan tiga tuntutan utama kepada pemerintah, termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
Tiga Tuntutan Mahasiswa:
- Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang di anggap tidak pro-rakyat.
- Pelaksanaan mitigasi bencana dan penghentian perusakan lingkungan di Kalimantan Barat.
- Realisasi peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan sosial secara merata dan berkeadilan.
Koordinator aksi, Muhammad Najmi Ramadhan, menegaskan penolakan mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada sektor pelayanan publik.
“Kami menolak keras efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Jika efisiensi harus di lakukan, seharusnya juga diterapkan pada sektor pejabat publik,” tegas Najmi usai menyerahkan tuntutan kepada perwakilan DPRD Kalbar.
Najmi juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana, terutama banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang kerap melanda Kalimantan Barat.
“Pemerintah harus segera membuat kebijakan yang mampu mengurangi dampak bencana. Kami tidak ingin masyarakat Kalbar terus menjadi korban bencana alam,” tambahnya.
BACA JUGA: Mahasiswa Se-Indonesia Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’, Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
Ketua Fraksi PKB DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mengakui bahwa perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan di Kalbar masih jauh dari memadai.
“Tuntutan mahasiswa sangat relevan. Kami berharap ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Namun, perubahan membutuhkan proses dan waktu,” ujar Mulyadi.
Mulyadi juga menegaskan bahwa isu efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
“Efisiensi anggaran memang perlu, tetapi harus tepat sasaran dan tidak boleh merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar,” tegasnya.
Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik dan penanganan bencana. Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong realisasi tuntutan mereka demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat.
