Fakta Warga – Jakarta, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie mengakui masih adanya keraguan masyarakat terhadap program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif ini justru menjadi tonggak sejarah baru—tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.
“Tiga musuh utama program ini adalah rasa takut, kecurigaan, dan keraguan. Padahal, Koperasi Merah Putih bisa jadi lompatan besar bagi perekonomian desa,” ujar Budi Arie dalam Diskusi Tematik di Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).
Program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa—sebuah skema yang disebut Budi Arie belum pernah ada di negara mana pun. Saat ini, 39.000 desa telah menyatakan kesiapan bergabung.
baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Solusi Kedaulatan Ekonomi
Meski mengakui minimnya pengalaman dalam proyek sebesar ini, Budi menekankan pentingnya bertindak cepat. “Kalau menunggu sempurna, kapan mulai? Butuh keberanian, bukan hanya kesiapan SDM,” tegasnya.
Anggaran Rp5 Miliar per Desa dan Skema Pendanaan Dari Kementerian Koperasi
Setiap koperasi desa akan mendapatkan pendanaan hingga Rp5 miliar, bersumber dari APBN, APBD, atau skema pendanaan kolaboratif. Namun, besarnya anggaran memicu kekhawatiran penyalahgunaan.
Merespons hal ini, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa mekanisme pengawasan akan diperketat. “Kami tak lagi pakai bantuan tunai, tapi pendekatan dialog langsung dengan kepala desa untuk meminimalisasi risiko korupsi,” jelas Yandri.
Target: Tekan Pengangguran dan Tingkatkan Kesejahteraan
Budi Arie meyakini program ini mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. “Ini bukan sekadar koperasi, tapi gerakan ekonomi kerakyatan yang ujungnya menyejahterakan,” tambahnya.
Meski optimis, sejumlah analis mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan SDM di daerah terpencil. Selain itu, transparansi alokasi dana harus menjadi prioritas untuk mencegah penyelewengan.
Catatan Editor: Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintahan baru. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat desa. Jika berjalan lancar, ini bisa menjadi model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang diadopsi secara global.
(Sumber: Hasil olah data wawancara dan dokumen resmi Kementerian Koperasi & UKM.
