FAKTA WARGA, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menyampaikan kecaman keras. Atas pernyataan seorang tokoh elit yang menyebut tidak terjadi pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan hanya melukai perasaan para penyintas dan aktivis hak asasi manusia. Tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan serta pengabaian terhadap sejarah kelam bangsa ini.
“Pemerkosaan yang terjadi dalam tragedi Mei 1998 merupakan kenyataan pahit dalam sejarah kemanusiaan. Maka dari itu, siapa pun yang menyatakan tidak ada kejadian pemerkosaan sangatlah tidak layak dan berpotensi menghapus bukti kekerasan seksual. Yang telah di akui oleh Komnas Perempuan dan berbagai lembaga independen, baik nasional maupun internasional,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Ninik, sapaan akrab Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu, mengingatkan agar siapa pun berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, apalagi terkait isu kekerasan terhadap perempuan, tanpa di dasari kajian yang mendalam.
“Semestinya pelajari dulu secara serius, datangi keluarga korban—masih banyak yang masih hidup. Kalau malas meneliti sendiri, setidaknya minta tim risetnya turun langsung. Jangan asal bicara bahwa tidak ada pemerkosaan,” ujarnya.
Baca Juga: Solmadapar Tagih Janji Keadilan: 25 Tahun Tragedi Berdarah Syafaruddin Usman
Ia menegaskan bahwa suara para korban, keluarga korban, dan hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah bergema sejak lama.
Menurutnya, yang di butuhkan korban adalah keadilan hukum, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan.
Lebih lanjut, Ninik menyampaikan bahwa tragedi Mei 1998 adalah peristiwa berdarah yang bukan hanya menelan banyak korban jiwa, namun juga meninggalkan luka mendalam bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
“Laporan Komnas Perempuan, TGPF, dan perhatian dari komunitas internasional telah mencatat fakta-fakta terkait pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Mengingkari hal tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para penyintas dan menutup jalan bagi pemulihan mereka,” pungkasnya.
