Ratusan Massa Tolak Program Transmigrasi, DPRD Kalbar Janji Kawal Aspirasi ke Pusat

Sejumlah masyarakat melakukan aksi tolak transmigrasi di Kantor DPRD Provinsi Kalbar
Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat

FAKTA WARGA – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan Barat menggelar aksi damai menolak program transmigrasi yang menetapkan beberapa wilayah di Kalbar sebagai tujuan pemukiman. Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Kalbar, Senin (21/7/2025), dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Program transmigrasi kembali menuai sorotan setelah laman resmi Kementerian Transmigrasi masih mencantumkan Kalbar sebagai lokasi tujuan. Hal ini memicu reaksi keras dari warga, terutama masyarakat adat, yang merasa tidak pernah di ajak berdialog dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Baca juga: Pihak Keluarga Nilai Kematian Mahasiswa IAIN Tak Wajar

Koordinator aksi menyampai kan bahwa penolakan ini bukan tanpa alasan.

“Kami kecewa karena Kalbar masih masuk sebagai wilayah tujuan transmigrasi. Pemerintah pusat seharusnya menghapus Kalbar dari daftar tersebut jika memang tidak ada lagi program transmigrasi ke sini. Jangan sampai website resmi kementerian malah memunculkan kegaduhan,” tegasnya di depan massa.

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyambut langsung massa yang datang dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi warga.

“Kami akan kawal ini sampai ke pusat. Petisi yang di serahkan hari ini akan kami teruskan ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI. Komisi V juga akan saya arahkan untuk ikut memantau prosesnya. Walau di beri waktu dua minggu, kami usahakan secepatnya,” katanya.

Aksi di mulai sejak pagi dengan titik kumpul di kawasan Masjid Raya Mujahidin, lalu di lanjutkan long march ke Gedung DPRD Kalbar. Massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap program transmigrasi.

Meski aksi di DPRD berlangsung damai, situasi sedikit memanas saat massa melanjutkan pergerakan ke Kantor Gubernur Kalbar. Beberapa orang mencoba masuk ke dalam gedung, memicu kericuhan kecil sebelum akhirnya di redam aparat keamanan.

Penolakan ini menandakan bahwa persoalan transmigrasi masih menjadi isu sensitif di Kalbar. Banyak pihak menilai kebijakan ini dapat menimbulkan konflik sosial, terutama di wilayah-wilayah adat yang merasa terancam dengan kehadiran pendatang baru dalam jumlah besar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *