FAKTA WARGA COM – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengkritik keras dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Terutama terkait peredaran Pertamax oplosan dan kebijakan penggunaan barcode di SPBU yang di nilainya menyulitkan masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Ramah Tamah dan Buka Puasa bersama. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur, Pontianak, Kamis (6/3/2025).
Krisantus mempertanyakan etika para petinggi Pertamina yang masih melakukan praktik korupsi meskipun telah menerima gaji besar.
BACA JUGA: BI Kalbar Siapkan Rp2,8 Triliun untuk Penukaran Uang Lebaran
Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai kepercayaan publik. Tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang harus menanggung akibat dari peredaran bahan bakar oplosan.
Menurutnya, Pertamax oplosan telah beredar luas di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Ia bahkan menduga bahwa kendaraan pejabat daerah pun tanpa sadar telah menggunakan bahan bakar ilegal ini. Dampaknya, kualitas bahan bakar yang buruk dapat merusak mesin kendaraan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, ia menentang kebijakan barcode dalam pembelian bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, sistem tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan justru memperumit proses pengisian bahan bakar.
Krisantus menegaskan bahwa ia tidak ingin kebijakan tersebut di terapkan di Kalimantan Barat. Karena hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan solusi bagi masyarakat.
