Fakta Warga, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya percepatan program Listrik Masuk Desa agar tak terus menjadi isu berulang. Ia mendorong agar pemerintah menyiapkan skema pendanaan jangka panjang yang terencana dan konsisten untuk menjangkau ribuan desa yang belum teraliri listrik.
Penegasan ini disampaikan Bahlil usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Dalam pembahasan tersebut, salah satu fokus utama adalah kebutuhan pendanaan untuk mendukung elektrifikasi desa.
“Bukan soal minta tambahan anggaran, tapi anggarannya memang harus disiapkan dengan perencanaan jangka panjang dan komprehensif. Jangan sampai terus-terusan jadi isu yang berulang,” ujar Bahlil.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, dan puluhan titik lainnya yang belum mendapat akses listrik. Target Presiden untuk menuntaskan persoalan ini dalam lima tahun ke depan. Kata Bahlil, perlu di dukung dengan anggaran yang pasti dan tidak fluktuatif.
Tak hanya soal elektrifikasi, Bahlil juga menyinggung pentingnya integrasi data antar lembaga demi optimalisasi penerimaan negara. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara Ditjen Pajak, Ditjen Minerba, dan SKK Migas untuk pertukaran informasi serta analisis bersama.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu. Turut menekankan urgensi kolaborasi tersebut sebagai strategi memperkuat penerimaan negara dari sektor strategis seperti tambang dan migas.
“Pertukaran data dan informasi ini akan di gunakan untuk analisis bersama hingga penagihan terintegrasi,” jelas Anggito.
Baca Juga: Daftar 1.178 Penerima Amnesti Presiden Prabowo
Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut integrasi data juga akan menjadi dasar penyusunan skema insentif bagi investor. Guna menarik investasi dan mendorong produksi migas nasional.
Dalam kesempatan terpisah di acara Energi Mineral Festival 2025 yang di gelar di Hutan Kota Plataran, Jakarta, sehari sebelumnya. Bahlil kembali menyinggung ketimpangan akses listrik yang masih terjadi, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Sudah hampir 80 tahun merdeka, tapi masih ada ribuan desa yang belum menikmati listrik. Bahkan di beberapa tempat, masyarakat masih pakai pelita. Ini menyentuh saya secara pribadi,” kata Bahlil yang mengaku teringat masa kecilnya di Seram Timur, Maluku.
Menurutnya, akses terhadap listrik bukan sekadar soal penerangan, tetapi menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Anak-anak di desa juga berhak belajar di bawah cahaya lampu listrik, bukan di bawah bayangan pelita,” pungkasnya.
