Fakta Warga – Gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025 turut melibatkan sejumlah influencer. Salah satunya Andovi Da Lopez, yang bersama rekan-rekannya menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat”. Daftar tuntutan tersebut kini ramai diperbincangkan publik.
Andovi menceritakan, penyusunan daftar itu hanya memakan waktu sekitar tiga jam. Ia bahkan menghubungi figur publik lain, seperti Salsa Erwin dan Jerome Polin, agar aspirasi yang disusun mendapat perhatian lebih luas.
“Kita panggil semua orang yang relevan, kita bikin satu pesan dengan tuntutan yang bisa didengar semua orang. Telepon-teleponannya memang sekitar tiga jam,” ujar Andovi saat ikut aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).
Baca Juga: Gubernur Norsan Temui Massa Aksi, Mahasiswa Tuntut Kenaikan Gaji Guru dan Dosen
Pernyataan ini menuai respons warganet yang membandingkan kecepatan kerja influencer dengan DPR. Andovi menegaskan, seharusnya lembaga legislatif mampu sigap merespons aspirasi rakyat. “Ya, buktinya kita saja bisa. Kok DPR enggak bisa, walaupun ini hanya tuntutan,” tegasnya.
Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)
Daftar awal berisi 17 poin yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR. Beberapa menyoroti isu HAM, transparansi DPR, dan perlindungan buruh:
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
- Bebaskan demonstran tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat pelaku kekerasan.
- Hentikan kekerasan polisi, taati SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan anggaran DPR secara transparan.
- Selidiki harta anggota DPR lewat KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Sanksi partai untuk kader pemicu kemarahan publik.
- Komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Tegaskan komitmen publik TNI untuk tidak masuk ruang sipil.
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh soal upah minimum dan outsourcing.
Tambahan 8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026)
Selain tuntutan mendesak, terdapat delapan agenda jangka panjang:
- Reformasi besar-besaran DPR.
- Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif.
- Reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU Perampasan Aset, perkuat KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
