Fakta Warga, Pontianak — Gelombang demonstrasi kembali mengguncang Kota Pontianak. Ratusan mahasiswa BEM FISIP Universitas Tanjungpura mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025), untuk menuntut reformasi DPR dan percepatan pengesahan UU Perampasan Aset.
Gubernur Kalbar Ria Norsan, didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Aloysius, Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, serta jajaran dewan lainnya, turun langsung menemui massa aksi. Dialog berlangsung terbuka tanpa sekat pengamanan, menandai kesediaan pemerintah daerah mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
“Mahasiswa ini sudah seperti anak-anak saya. Kebetulan hari ini saya bisa bertemu langsung dan menerima aspirasi mereka. Ini penting untuk kemajuan Kalbar,” ujar Gubernur Ria Norsan di hadapan massa aksi.
Baca Juga: Mahasiswa FISIP Untan Gelar Aksi Damai di DPRD Kalbar, Sampaikan Enam Tuntutan
Ia juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang dinilai tertib dan santun.Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Ujyan Debora Ketrin Tini Malau, menegaskan aksi ini digelar untuk menyampaikan suara rakyat, bukan sekadar protes kosong.
“Kami membawa tuntutan yang harus dijawab langsung oleh Ketua DPRD. Kami pastikan aksi ini damai, tanpa anarkis maupun perusakan,” tegasnya.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama:
Reformasi menyeluruh DPR, transparansi anggaran, pengurangan anggota tidak kompeten, siaran langsung setiap rapat dewan, kenaikan gaji guru dan dosen, percepatan pengesahan UU Perampasan Aset, penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, penguatan fungsi pengawasan eksekutif, serta penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).Menutup dialog, Gubernur Ria Norsan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.
“Mari kita sikapi situasi dengan arif dan bijaksana, tidak mudah terpancing berita hoaks. Semoga Kalimantan Barat, khususnya Indonesia, tetap aman, damai, tenteram, dan harmonis,” ucapnya.
