Fakta Warga, Pontianak — Aliansi mahasiswa Kalimantan Barat yang terdiri dari GMNI, HMI, PMKRI, GMKI Cabang Kota Pontianak, serta BEM Universitas PGRI (UPGRI), BEM Hukum Universitas Tanjung Pura (UNTAN) dan BEM Universitas OSO, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, mahasiswa menyesalkan sikap DPRD Kalbar yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap korban aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka mendesak DPRD berdiri bersama rakyat, bukan sekadar diam melihat jatuhnya korban, serta mendorong investigasi dan perlindungan hukum bagi massa aksi yang menjadi korban dugaan represif aparat.
Bendahara DPC GMNI Kota Pontianak, Khairul Abror, menegaskan bahwa pihaknya akan terus bersuara demi kepentingan rakyat.
“Kami menuntut pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat terhadap teman-teman seperjuangan kami. Selain itu, kami juga mempersoalkan kenaikan tunjangan DPR serta masalah lokal di Kalbar seperti maraknya PETI dan karhutla yang terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Norsan Temui Massa Aksi, Mahasiswa Tuntut Kenaikan Gaji Guru dan Dosen
Selain menyoroti isu represif aparat, mahasiswa juga membawa tuntutan strategis di tingkat nasional, mulai dari reformasi DPR, transparansi anggaran, hingga percepatan pengesahan UU Perampasan Aset. Mereka mendesak agar semua aspirasi diteruskan langsung ke pemerintah pusat dan tidak berhenti di tingkat daerah.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Kalbar Aloysius menegaskan komitmennya untuk menyalurkan seluruh aspirasi mahasiswa.
“Kami akan meneruskan semua masukan ini ke pemerintah pusat dan pihak terkait. Kritik dari mahasiswa menjadi catatan penting untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif dan eksekutif,” tegasnya usai audiensi di ruang rapat DPRD Kalbar.
