Terbobolnya Pusat Data Nasional (PDN) di Indonesia merupakan alarm keras untuk Kominfo, yang menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem keamanan siber pemerintah Indonesia. Kejadian ini bukan hanya sekadar masalah teknis. Tetapi juga mencerminkan berbagai masalah struktural dan manajerial yang perlu segera di atasi.
Dalam wawancara eksklusif yang di lakukan faktawarga.com bersama Muzammil salah satu Aktivis di Pontianak. Muzammil yang juga merupakan Mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga ini, menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai analisis kritis yang lebih mendalam tentang insiden ini, (3/7/2024).
Kegagalan dalam Implementasi Standar Keamanan
Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi teknologi informasi. Kominfo seharusnya menjadi garda terdepan dalam penerapan protokol keamanan siber. Namun, terbobolnya data mengindikasikan bahwa standar keamanan yang ada saat ini tidak memadai.
Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya investasi. Dalam infrastruktur keamanan siber, ketidakmampuan untuk mengantisipasi ancaman baru, atau ketidakpedulian terhadap praktik terbaik yang telah di tetapkan oleh komunitas internasional.
Kesiapan dan Respons yang Lambat
Insiden ini juga memperlihatkan kurangnya kesiapan dan respons yang memadai dari Kominfo dalam menghadapi serangan siber. Keterlambatan dalam mendeteksi kebocoran, kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Lambannya tindakan korektif menunjukkan bahwa manajemen krisis di Kominfo masih jauh dari kata siap. Dalam era digital yang penuh dengan ancaman siber, respons yang cepat dan tepat sangat penting untuk meminimalkan dampak dan melindungi kepercayaan publik.
Kerentanan Data Pribadi
Kebocoran data ini membawa dampak serius terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Data yang bocor dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk berbagai kejahatan, termasuk penipuan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan data di Indonesia masih sangat lemah dan memerlukan peningkatan yang signifikan. Tanpa langkah-langkah tegas, masyarakat akan terus berada dalam risiko tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan siber.
Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu aspek paling mengecewakan dari insiden ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari Kominfo. Publik berhak mengetahui sejauh mana data mereka terancam dan langkah apa yang diambil untuk mengatasi masalah ini.
Seringkali informasi yang di berikan minim dan tidak memadai. Kominfo harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan bertanggung jawab atas kegagalannya. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, kepercayaan publik bisa di pulihkan.
Langkah Perbaikan yang Mendesak
Dalam hal ini pun Muzammil juga menyampaikan beberapa pendangannya mengenai bagaimana mengatasi kelemahan ini:
- Penguatan Infrastruktur Keamanan: Kominfo harus segera meningkatkan infrastruktur keamanan sibernya dengan teknologi terbaru dan standar internasional.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pengembangan keterampilan staf dalam hal keamanan siber perlu ditingkatkan secara signifikan.
- Keterbukaan dan Komunikasi: Kominfo harus lebih transparan dalam menangani insiden kebocoran data dan memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada publik.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Menggandeng pakar keamanan siber, perusahaan teknologi, dan komunitas internasional untuk mendapatkan masukan dan solusi terbaik dalam meningkatkan keamanan data.
- Regulasi yang Lebih Ketat: Penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber perlu di lakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan keamanan data.
BACA JUGA: Media Asing: Soal Peretasan PDN, Budi Arie “Menteri Giveaway”
Insiden kebocoran data PDN di Indonesia adalah cerminan nyata dari berbagai kelemahan yang harus segera diperbaiki. Tanpa tindakan yang tegas dan sistematis, insiden serupa bisa terjadi lagi dan merugikan masyarakat luas.
“Kominfo harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem keamanannya dan memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik, tutup Muzammil.
