Fakta Warga, Jakarta, – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara aplikator transportasi online dan pengemudi ojek online (ojol). Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025), Lasarus enggan mematok persentase komisi ideal untuk pengemudi, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.
baca juga: Ribuan Ojol Gelar Aksi Nasional, Tuntut Penurunan Potongan Aplikator & Perlindungan Hak Kerja
“Ini hubungan saling menguntungkan. Aplikator butuh pengemudi (ojol), pengemudi butuh aplikator. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Lasarus. Ia menambahkan bahwa DPR tidak berwenang menentukan angka pasti, melainkan akan fokus pada penyusunan regulasi yang adil melalui undang-undang.
DPR Sedang Mengkaji Regulasi untuk Melindungi Hak Pengemudi Ojol
Lasarus menjelaskan bahwa DPR sedang mengkaji payung hukum untuk melindungi hak pengemudi sekaligus menjaga iklim investasi aplikator. “Jika aplikator untung besar sementara pengemudi (ojol) di rugikan, atau sebaliknya, ini tidak sehat. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan,” tegasnya.
“Kalau angka-angka kami rasa DPR ini tidak punya domain untuk memutuskan angka ya,” lanjutnya.
Ia juga selaku DPR RI mengingatkan bahwa ketidakseimbangan dalam pembagian komisi dapat berujung pada aksi protes, seperti yang terjadi dalam demonstrasi ojol beberapa waktu terakhir. Untuk itu, dialog antara pemangku kepentingan di nilai krusial sebelum pemerintah turun tangan menetapkan kebijakan.
Pernyataan Lasarus ini muncul di tengah maraknya keluhan pengemudi ojol soal potongan komisi yang d inilai tidak transparan. Sejumlah asosiasi pengemudi sebelumnya menuntut revisi tarif dan penurunan potongan aplikator dari 20% menjadi 10%.
Menanggapi hal ini, Lasarus menyarankan agar aplikator dan perwakilan pengemudi duduk bersama mencari solusi win-win solution. “Pemerintah siap memediasi, tetapi kedua pihak harus lebih dulu berkomitmen untuk bekerja sama,” pungkasnya.
“Kami nanti lebih mengikat kepada sisi aturan. Karena begini, kalau aplikatornya untung sendiri, drivernya di rugikan. Kalau drivernya untung sendiri, nanti aplikator juga gak kuat untuk berinvestasi,” jelasnya. Minta Menhub Datang “Jadi ini kan saling membutuhkan. Nah d isini negara harus adil. Pemerintah harus proaktif,” tandasnya.
DPR
