FAKTA WARGA, Mina – Badan Penyelenggara Haji (BPH) bersama Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Sejumlah persoalan strategis menjadi sorotan, mulai dari sistem kuota jemaah, teknis operasional, hingga kualitas petugas.
Pertemuan ini di hadiri Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.
“Gus Irfan datang sambil silaturahmi, sekaligus memantau langsung pelaksanaan haji. Kami banyak berdiskusi soal persiapan haji 2026, terutama terkait kuota dan kesiapan petugas,” ungkap Marwan, Minggu (8/6).
Salah satu keluhan yang mencuat pada Haji 2025 ini adalah lambatnya penetapan kuota dan nama jemaah haji. Hal ini di nilai menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan, termasuk pembagian jemaah dalam kelompok syarikah yang tidak seragam. Bahkan, ada pasangan suami istri yang terpisah karena ditempatkan di syarikah berbeda.
“Kalau kuota sudah di umumkan Saudi, seharusnya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Jangan nunggu terlalu lama karena berdampak ke teknis di lapangan,” tegas Marwan.
Baca Juga: Mentan Amran Sulaiman Tegaskan Fokus Urus Pangan, Bantah Isu Maju Ketum PPP
Komisi VIII juga mempertimbangkan perubahan mekanisme penetapan jemaah agar dalam satu kloter di tangani oleh satu syarikah, demi efisiensi dan kenyamanan.
Isu lain yang disorot adalah penerapan sistem digital Nusuk, platform baru otoritas Saudi untuk verifikasi jemaah. Meski punya niat baik, pelaksanaannya yang mendadak memicu kebingungan.
“Kita dan pihak Saudi sama-sama belum siap. Ini harus jadi bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, keterlambatan transportasi menuju Armuzna (Arafah–Muzdalifah–Mina) juga menjadi perhatian. Padatnya titik pemeriksaan di nilai sebagai hambatan serius yang perlu solusi sistematis.
Marwan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Ia mengusulkan agar rekrutmen dilakukan secara ketat, di lanjutkan dengan pelatihan intensif minimal tiga bulan.
“Petugas harus di siapkan matang. Jangan asal tunjuk,” tegasnya.
Evaluasi ini akan menjadi acuan penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 agar lebih efektif dan mengutamakan kenyamanan jemaah.
