Karhutla Melonjak, Gubernur Kalbar Serukan Pengawasan Ketat

KARHUTLAH KALBAR
Ria Norsan, mengungkapkan bahwa hingga 31 Mei 2025, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar telah mencapai 1.149,02 hektare. Capaian ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi dengan karhutla terbesar kedua setelah Riau.

Fakta Warga, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa hingga 31 Mei 2025, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar telah mencapai 1.149,02 hektare. Capaian ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi dengan karhutla terbesar kedua setelah Riau. Sementara itu, per akhir Juli 2025, terpantau sebanyak 630 titik api aktif di berbagai wilayah.

“Angka ini tentu mengkhawatirkan. Tapi kita terus melakukan pengendalian secara intensif dan terkoordinasi,” ujar Norsan dalam rapat koordinasi penanganan darurat asap akibat karhutla di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (31/7/2025).

Sebagai bentuk antisipasi, sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025, Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari patroli gabungan terpadu yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Brigade Karhutla, Manggala Agni, hingga masyarakat peduli api. Selain itu, patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dijalankan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

Terkait pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, Norsan mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur sesuai Permentan No. 1 Tahun 2002.

“Membakar lahan maksimal dua hektare memang dibolehkan, tapi harus dengan sekat api dan tidak boleh ditinggalkan sebelum padam. Kalau lalai dan api menyebar, bisa dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.

Baca Juga: Status Tanggap Darurat Asap Ditetapkan, Karhutla di Kubu Raya Meningkat Selama Musim Kemarau

Norsan juga memperingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September, sehingga seluruh elemen diminta meningkatkan koordinasi.

“Saya instruksikan agar komunikasi antara pemerintah, aparat, dan swasta diperkuat. Jangan sampai kita kembali dapat protes dari negara tetangga akibat asap,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa enam perusahaan perkebunan telah disegel karena diduga terlibat dalam kebakaran lahan.

“Kepada penegak hukum, saya minta bertindak tegas. Baik korporasi maupun individu yang terbukti lalai atau sengaja membakar harus diproses sesuai hukum,” tandasnya.

Meski tantangan masih besar, Gubernur menegaskan bahwa sinergi antarinstansi menunjukkan hasil positif. Dibandingkan tahun 2019, luas kebakaran tahun ini berhasil ditekan.

“Situasi tahun ini lebih baik dibanding 2019, berkat kerja sama semua pihak. Tapi kita tidak boleh lengah. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus terus diperkuat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *