Sebuah koalisi sipil yang terdiri dari aktivis dan influencer, termasuk Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez, menyerahkan dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” ke DPR RI pada Kamis (4/9/2025). Penyerahan di lakukan di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, dan di terima langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade serta anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka.
Tuntutan tersebut, yang telah viral di media sosial, mencakup 17 poin jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 poin jangka panjang dengan batas waktu 31 Agustus 2026. Koalisi menekankan bahwa DPR harus membuktikan komitmennya secara konkret, bukan sekadar janji.
Tuntutan Utama Koalisi Sipil dalam 17+8
- Penegakan HAM dan Hukum:
- Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus.
- Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan pembebasan demonstran yang di tahan.
- Penanganan hukum transparan bagi aparat yang melakukan kekerasan.
- Reformasi DPR dan Kepolisian:
- Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan transparansi anggaran.
- Penyidikan kepemilikan harta anggota DPR oleh KPK.
- Reformasi kepolisian dan penegakan disiplin TNI.
- Kesejahteraan Rakyat:
- Jaminan upah layak untuk guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojol.
- Pencegahan PHK massal dan perlindungan buruh kontrak.
- Dialog dengan serikat buruh untuk menyelesaikan isu upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Jangka Panjang:
- Reformasi besar-besaran DPR dan partai politik.
- Penguatan KPK dan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Perkuatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Respons DPR:
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sebagian tuntutan telah di bahas dalam pertemuan pimpinan fraksi. Namun, koalisi menuntut bukti konkret, mengingat janji saja tidak cukup. Abigail Limuria menegaskan, “Kami ingin bukti konkret, bukan sekadar kata-kata ‘akan’ atau ‘meminta’.”
Latar Belakang:
Tuntutan ini lahir dari kekecewaan publik terhadap kericuhan demokrasi yang menewaskan 11 orang, melukai 500 orang, dan mengakibatkan 3.400 orang di kriminalisasi. Andhyta F. Utami menekankan, “Ini semua di sebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat.”
Koalisi akan terus memantau respons DPR dan mengingatkan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan.
