Fakta Warga – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan yang sebelumnya diterima anggotanya menandai titik balik penting dalam relasi antara lembaga legislatif dan masyarakat. Kebijakan yang diumumkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan berlaku efektif mulai 31 Agustus 2025 ini bukanlah langkah administratif semata, melainkan bentuk respons atas eskalasi tuntutan publik yang terekam dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Secara historis, isu fasilitas dan tunjangan anggota dewan kerap memunculkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan realitas sosial-ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Tunjangan perumahan senilai puluhan juta rupiah per bulan, meski memiliki justifikasi administratif, tetap memicu kritik tajam ketika dikontraskan dengan kondisi buruh, guru honorer, atau tenaga kesehatan di pelosok negeri yang berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Keberpihakan Pemerintah pada Kesejahteraan Guru
Gelombang protes di berbagai daerah pada pekan terakhir Agustus 2025 menjadi katalisator lahirnya keputusan ini. Aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penghentian tunjangan perumahan, melainkan juga menuntut transparansi penuh atas gaji dan fasilitas anggota DPR. Dorongan semacam ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan akuntabilitas dan keterbukaan sebagai prasyarat utama legitimasi politik.
Selain penghentian tunjangan, DPR juga memberlakukan moratorium perjalanan luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan, dan menyatakan kesiapan melakukan evaluasi terhadap berbagai fasilitas lain seperti listrik, telepon, hingga transportasi. Langkah-langkah ini dapat dibaca sebagai strategi politik untuk meredam kekecewaan publik sekaligus memulihkan citra DPR yang kerap dipersepsikan elitis.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya turut memberikan tekanan moral dengan mengingatkan pentingnya kepekaan anggota dewan terhadap kondisi sosial. Instruksi Presiden yang menekankan agar elit politik tidak kehilangan empati terhadap rakyat menjadi pengingat bahwa politik bukan semata arena kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral.
Namun, penghentian tunjangan perumahan hanyalah permulaan. Pertanyaan krusial adalah apakah langkah ini mampu mengubah budaya politik dan birokrasi yang selama ini dinilai berjarak dengan masyarakat? Reformasi kelembagaan memerlukan keberlanjutan dan konsistensi. Transparansi, partisipasi publik yang bermakna, serta orientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi pilar utama dalam proses legislasi dan pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, keputusan DPR patut diapresiasi sebagai momentum awal, namun evaluasi publik tidak boleh berhenti. Di era keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak untuk terus mengawasi dan menilai apakah komitmen yang diumumkan akan benar-benar terwujud dalam praktik nyata. Tanpa itu, keputusan penghentian tunjangan hanya akan menjadi retorika sesaat yang tidak meninggalkan jejak reformasi mendalam.
