FAKTA WARGA – Perpecahan internal yang terus membelah tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Pontianak menuai kritik keras dari Muzemmil, Alumni PMII Kalbar sekaligus mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, kondisi ini merupakan bentuk kegagalan total Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan Barat dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
“PKC sekarang seperti macan ompong. Tidak bisa mengintervensi, tidak bisa menyatukan. Lalu buat apa PKC?” tegas Muzemmil, Sabtu (5/7).
Menurutnya, jika sejarah mencatat PMII sebagai organisasi kaderisasi berbasis Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di tanah air. Maka apa yang terjadi di Kota Pontianak hari ini adalah parodi menyedihkan dari idealisme itu. PMII di Pontianak terbelah dua, bukan karena musuh eksternal, tapi karena kerakusan, ego sektoral, dan kelumpuhan struktural organisasi itu sendiri.
Konflik ini bukan hal baru. Ini luka lama yang di biarkan menganga, karena PKC PMII Kalbar tidak pernah benar-benar hadir sebagai pengurus wilayah yang punya otoritas dan keberanian moral. Mereka lebih memilih jalan aman: pura-pura netral, padahal bersekutu diam-diam. Mereka menyaksikan akar konflik yang tumbuh dari RTK IAIN Pontianak yang kacau, namun tak satupun keputusan organisasi di ambil untuk menyelesaikannya secara adil.
Padahal AD/ART PMII pasal demi pasal memberikan mandat intervensi kepada PKC jika terjadi konflik struktural yang mengganggu proses kaderisasi. Tapi yang di lakukan? Tidak ada. Nol. Kosong. Alih-alih menyatukan, PKC malah membiarkan dua kubu tumbuh seperti parasit dalam satu tubuh, hingga kader bingung siapa yang benar dan siapa yang palsu.
Baca Juga: KOPRI PMII Kalbar Desak Evaluasi Kadis DPPPA: “Lindungi Lembaga, Bukan Jabatan”
Muzemmil menilai konflik ini bukan sekadar rebutan nama atau struktur. Ini adalah cerminan kerusakan moral elit PMII yang haus jabatan, kekuasaan, dan pengaruh. Banyak dari mereka yang menggunakan PMII bukan sebagai alat perjuangan sosial-intelektual, melainkan kendaraan proyek, jalan pintas menuju pengaruh politik, atau sekadar panggung eksistensi pribadi.
Dalam konteks ini, Muzemmil mengutip kritik Gus Dur dalam tulisannya “Islam, Indonesia dan Kenyataan Politik” yang mengingatkan bahwa ketika organisasi mahasiswa kehilangan ruh ideologisnya, yang lahir bukanlah kader pemikir, melainkan birokrat-birokrat muda oportunis.
Ia menegaskan bahwa dampaknya sangat fatal. Di tingkat rayon dan komisariat, kaderisasi menjadi tidak jelas, timpang, dan terpecah. Kader baru bingung harus mengikuti siapa. Legitimasi menjadi relatif. Banyak yang mundur secara diam-diam, atau bahkan keluar secara terang-terangan karena tak tahan dengan konflik elit yang tak kunjung usai.
“PMII tidak lagi menjadi tempat pembentukan intelektual, tapi arena adu kuat kuasa elit lokal yang tidak tahu malu. Inilah hasil dari pembiaran sistematis oleh PKC. Mereka menutup mata terhadap kerusakan, dan lebih sibuk menjaga kenyamanan posisi dan luntang lantung memperkuat relasi untuk diri sendiri, daripada menjalankan tanggung jawab kaderisasi,” tegasnya.
Bagi PKC PMII Kalbar yang baru, ia menekankan bahwa warisan konflik ini adalah ujian sejarah. Jika mereka tidak sanggup menyelesaikan konflik struktural PMII Kota Pontianak, maka layak dicatat: mereka gagal sebagai pengurus, dan hanya memperpanjang luka yang tidak kunjung sembuh.
Menurut Muzemmil, tantangan ke depan bukan sekadar menyatukan dua kubu, melainkan juga mengembalikan ruh ideologis PMII, menegakkan aturan organisasi secara adil, dan mengembalikan kepercayaan kader terhadap nilai-nilai pergerakan.
Jika tidak, katanya, PMII Kalbar tak lebih dari organisasi baju biru yang di penuhi nama kosong. Berbadan besar, tapi tanpa jiwa. Sibuk berebut stempel, tapi lupa akan arah.
