Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).
Rapat itu di gelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.
Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfadan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.
Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko. Rapat berlangsung sekitar satu jam, di mulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.
Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Joko Widodo dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.
BACA JUGA: Perlawanan Kaesang Usai Sekjen PKS Bilang Jokowi Sodorkan Diri nya Maju Pilkada
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.
Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Audit di perlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN, Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah di audit.
“Aku enggak tahu dampaknya, wong belum di audit. Kalau kita kan kalau belum di audit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan di audit), baru rapat tadi,” tutur Ateh.
Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai. “Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik),” jelas Ateh.
Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa di selesaikan.
“Yang jelas akan bisa di selesaikan,” ujar Herlan usai rapat dengan Presiden.
