Fakta Warga – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR mengambil langkah tegas dalam merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. Salah satunya, DPR sepakat mencabut tunjangan anggota dan memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri.
“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). “Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.”
Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sutan Najamudin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, serta para ketua umum partai pendukung pemerintah.
Presiden juga menegaskan tindakan tegas terhadap anggota DPR yang memberikan pernyataan keliru kepada publik. “Mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR,” tegasnya.
Meski demikian, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah dan DPR tetap menghormati kebebasan berpendapat. “Ini sesuai dengan United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta UU Nomor 9 Tahun 1998,” kata Presiden.
Baca Juga: Rumah Dijarah Massa, Uya Kuya: Saya Ikhlas
Menurutnya, aspirasi murni masyarakat harus dijamin.“Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi,” ujarnya.
Namun, Prabowo mengingatkan adanya indikasi tindakan melawan hukum.“Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” katanya.
Untuk itu, Presiden memerintahkan Polri dan TNI bertindak tegas terhadap perusakan fasilitas umum dan sentra-sentra ekonomi.
“Saya perintahkan ambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Presiden juga kembali membuka ruang aspirasi damai.“Kami pastikan aspirasi masyarakat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
