FAKTAWARGA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Selasa sore. Dalam aksinya, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan menyampaikan sebelas tuntutan.
Aksi yang dimulai dengan berjalan kaki dari sisi selatan ini kemudian memusatkan kegiatan di tengah persimpangan, di mana para orator bergantian menyampaikan aspirasinya. Massa aksi juga membentangkan berbagai spanduk bernada protes, di antaranya bertuliskan “Reformasi Dikhianati” dan “Negara Milik Rakyat, Bukan Korporat”. Meskipun sempat diwarnai dengan aksi bakar ban, unjuk rasa ini dilaporkan berjalan dengan tertib hingga menjelang waktu magrib.
Ketua Cabang PMII DIY, Sahabat Ilyas menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan respons atas mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, negara yang seharusnya melayani rakyat justru lebih berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki.
Adapun sebelas tuntutan yang disuarakan oleh PMII DIY dalam aksi tersebut antara lain:
- Mengecam keras tindakan represif aparat negara terhadap massa aksi.
- Mempercepat keputusan larangan perangkapan jabatan bagi pimpinan kementerian dan lembaga.
- Mendesak DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
- Menghentikan pembatasan hak siar dan menjaga kebebasan pers.
- Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan.
- Melakukan audit independen terhadap seluruh PSN yang menggunakan dana APBN.
- Menghentikan praktik pembebanan pajak yang berlebihan kepada rakyat.
- Memprioritaskan PSN yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil.
- Membongkar kolusi politik dan bisnis di balik PSN.
- Mengesahkan segera RUU Perampasan Aset untuk para koruptor.
- Menghapus dan membatalkan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025.
PMII DIY menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir, melainkan awal dari serangkaian gerakan lanjutan jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah.
