Faktawarga.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menyoroti serius gelombang 700 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mundur. Di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia menyebut peristiwa ini sebagai sinyal kuat bagi Kementerian PAN-RB untuk segera mengevaluasi sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang di nilai belum adaptif.
“Fenomena ini menunjukkan masih ada persoalan dalam proses seleksi ASN, baik dari sisi transparansi maupun kepekaan terhadap kondisi di lapangan. Kemenpan RB perlu melakukan refleksi serius agar ke depan sistemnya lebih responsif,” ujar Indrajaya dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).
Legislator dari daerah pemilihan Papua Selatan itu mengungkapkan. Banyak CPNS merasa kecewa karena penempatan kerja yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ia menyebut ada kesan bahwa para peserta di tempatkan secara sembarangan, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau preferensi pribadi.
“Ada peserta yang merasa seperti ‘di lempar’ ke wilayah terpencil tanpa informasi atau komunikasi yang memadai sejak awal. Ini menimbulkan ketidaknyamanan dan akhirnya membuat mereka mundur,” jelasnya.
Indrajaya menyoroti setidaknya tiga faktor utama penyebab pengunduran diri massal ini: penempatan kerja yang tidak sesuai. Proses seleksi yang di anggap kurang terbuka, serta ekspektasi kerja yang jauh dari kenyataan usai di nyatakan lolos.
“Bisa jadi ada faktor lain juga. Karena itu, kajian menyeluruh sangat di perlukan. Kami meminta Kemenpan RB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan saat ini,” tegasnya.
Baca Juga: Cek Hasil Real Count PSU Pilkada 2024 Lewat Situs Resmi KPU
Ia menekankan bahwa rekrutmen ASN adalah jalur karier yang sangat di nanti masyarakat. Ketika tata kelolanya gagal, bukan hanya negara yang dirugikan, tapi juga harapan ribuan orang yang ingin mengabdi secara profesional.
“Menjadi ASN adalah hak rakyat. Maka proses rekrutmen harus adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketimpangan baru,” tambah Indrajaya.
Ia juga meminta Menpan RB agar lebih bijak dalam menyusun kebijakan, serta melibatkan DPR, akademisi, dan para ahli dalam perumusan sistem rekrutmen ke depan. Menurutnya, langkah terburu-buru justru bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN.
“Masalah ini akan kami bahas secara resmi dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan RB dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan pihaknya tengah menelusuri laporan pengunduran diri sekitar 700 CPNS, khususnya calon dosen di bawah naungan Kemendikti Saintek. Pemerintah masih melakukan verifikasi data untuk memastikan angka tersebut.
“Kami memang menerima laporan terkait pengunduran diri ratusan calon dosen, namun datanya masih kami pastikan kembali,” kata Rini dalam konferensi pers bersama Kemendikti Saintek dan Kemenkeu di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).
