FAKTA WARGA – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Mempawah, Subandio, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penyaluran pupuk subsidi dan gas LPG 3 Kg di lakukan langsung melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Usulan ini di sampaikan pada Selasa, 11 Februari 2025, sebagai solusi untuk mengatasi polemik yang sering terjadi dalam distribusi kedua komoditas tersebut.
Subandio menegaskan bahwa penyaluran langsung melalui Bumdes akan mempermudah proses distribusi dan pengawasan.
“Tidak perlu lagi melibatkan distributor, agen, atau pengecer. Pemerintah pusat bisa menyalurkan langsung ke Bumdes di seluruh desa di Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA: Adian PDIP: Pemangkasan APBN, Ciptakan Pengangguran Baru
Ia menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang memperbolehkan Bumdes menjadi penyalur.
“Dengan sistem ini, pengawasan akan lebih mudah karena masyarakat desa sendiri dapat memantau langsung. Jika ada penyelewengan, warga, NGO, atau pihak lain bisa melaporkan ke pihak berwenang,” tambah Subandio.
Menurut Subandio, penyaluran melalui Bumdes juga memungkinkan harga pupuk subsidi dan gas LPG 3 Kg lebih terkontrol sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan pemerintah.
BACA JUGA: SK dan Gaji PPPK Tahap 1 Ditetapkan, THR Berpeluang Langsung Diterima
Selain itu, Bumdes di anggap lebih memahami kondisi warganya, sehingga dapat memastikan bahwa bantuan subsidi tepat sasaran.
“Bumdes lebih mengerti warga yang layak dan tidak layak menerima barang subsidi. Ini akan mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan,” jelasnya.
Subandio berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan ini.
“Saya sangat berharap Menteri terkait dapat menindaklanjuti usulan ini demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Usulan ini di harapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah distribusi pupuk subsidi dan gas LPG 3 Kg, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pemerintah.
