FAKTA WARGA – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah atau Pemangkasan APBN yang di nilai justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.
Dalam acara Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam, Adian menyatakan bahwa Pemangkasan APBN dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
“Jika APBN seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan membuka lapangan kerja, maka pemotongan ini justru akan mengurangi lapangan pekerjaan,” ujar Adian.
Ia memberikan contoh dampak efisiensi anggaran terhadap target pembangunan unit sekolah. Menurutnya, target pembangunan sekolah yang semula 9.300 unit menjadi nihil, sedangkan pembangunan madrasah yang di rencanakan 2.034 unit hanya terealisasi 86 unit.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Subianto Ungkap Alasan Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
Adian menilai penurunan target ini akan memengaruhi pekerja konstruksi, yang jumlahnya mencapai 2 hingga 2,5 juta orang.
“Pekerja konstruksi akan kehilangan pekerjaan jika proyek pembangunan sekolah dan madrasah tidak di laksanakan,” tambahnya.
Adian juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan irigasi hanya mencakup 450 hektare, sementara rehabilitasi saluran irigasi hanya 16 ribu hektare. Padahal, total sawah di Indonesia mencapai 7,3 juta hektare.
“Artinya, sekitar enam juta hektare sawah tidak akan mendapatkan perbaikan irigasi. Ini akan berdampak serius pada produksi pangan,” ucapnya.
BACA JUGA: Presiden Prabowo: Saya Lakukan Penghematan, Ada Juga yang Ingin Jadi Raja Kecil
Selain itu, Adian mengkhawatirkan dampak efisiensi anggaran/Pemangkasan APBN terhadap kualitas pelayanan publik. Ia menyinggung wacana penerapan sistem kerja PNS yang hanya tiga hari di kantor dan dua hari work from anywhere.
“Pelayanan publik sudah rumit dengan lima hari kerja, apalagi jika hanya tiga hari. Ini berpotensi mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Adian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dikaji ulang agar tidak merugikan rakyat, terutama dalam hal lapangan kerja, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini.
