JAKARTA, FAKTA WARGA – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini. Menyampaikan kritik tajam terhadap target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru akan menghentikan impor garam pada akhir 2027.
Menurut Anggia, kebijakan tersebut terlalu lamban. Tidak memihak kepada nasib petani garam lokal yang selama ini tersisihkan akibat derasnya impor.
“Kenapa harus menunggu sampai 2027? Terlalu lama. Petani garam kita sudah lama jadi korban kebijakan impor yang tidak adil,” tegas Anggia kepada wartawan pada Selasa, 3 Juni 2025.
Ia menilai, para petani sebenarnya mampu memproduksi garam dengan kualitas baik jika di berikan dukungan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus berpihak sekarang juga, bukan menunda dua tahun lagi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa persoalan utama bukan soal produksi. Melainkan tata kelola niaga, infrastruktur penyimpanan, serta minimnya kebijakan harga yang melindungi petani.
“Ini bukan soal kemampuan produksi, tapi soal keberanian politik,” ujarnya.
Baca Juga: Kebijakan Masuk Sekolah Jam 06.00 Dikritik DPR: Efektifkah atau Sekadar Tertib?
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi produksi garam yang sangat besar. Khususnya di wilayah pantai utara Jawa, Nusa Tenggara, dan kawasan timur.
Lebih lanjut, Anggia menilai bahwa menunda penghentian impor garam hingga 2027. Justru akan semakin melemahkan posisi tawar petani dan memperkuat dominasi para importir besar.
“Setiap musim panen, harga garam jatuh karena pasar dibanjiri garam impor. Ini ketidakadilan struktural yang di biarkan terus terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Menyatakan komitmennya kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh impor garam akan di hentikan pada akhir 2027.
“Saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam di hentikan,” kata Trenggono saat kunjungan kerja di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa 3 Juni 2025.
