Fakta Warga, Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong para pejabat publik untuk lebih sering menggunakan transportasi umum. Selama ini, pejabat kerap mendapatkan fasilitas kendaraan dinas mewah hingga pengawalan patroli untuk menembus kemacetan.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menegaskan bahwa sudah seharusnya penggunaan patwal oleh pejabat di batasi. Ia mencontohkan negara-negara maju di mana para pejabatnya terbiasa menggunakan transportasi umum.
“Filosofinya, hidup di kota itu adalah hidup bersama karena penduduknya banyak. Jika semua orang ingin di prioritaskan, akan timbul kecemburuan sosial,” ujar Tory.
Pengawalan Sebaiknya Hanya untuk Presiden dan Wapres
MTI menilai bahwa pengawalan di jalan seharusnya hanya di berikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan Jakarta, sebaiknya pengawalan di batasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat lainnya tidak perlu mendapat pengawalan khusus. Jika alasannya untuk efisiensi waktu rapat, transportasi umum di Jakarta sudah mencakup 89,5 persen wilayah kota, setara dengan kota-kota besar dunia,” jelas Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat.
Djoko menambahkan bahwa akses transportasi umum di Jakarta kini sangat mudah. Setiap warga, termasuk pejabat, bisa menemukan halte atau stasiun dalam radius 500 meter dari tempat tinggalnya.
“Angkutan umum di Jakarta sudah sangat beragam, mulai dari ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT, hingga MRT. Standarnya sudah setara dengan kota-kota besar dunia, di mana pejabat pun terbiasa naik angkutan umum,” katanya.
Minimal Sekali Seminggu, Pejabat Naik Transportasi Umum
Djoko menekankan bahwa pejabat negara sebaiknya membiasakan diri naik transportasi umum, minimal sekali dalam seminggu.
“Dengan bercampur bersama masyarakat, pejabat bisa memahami langsung kondisi kehidupan warga. Ini juga bisa mendorong kepedulian sosial yang lebih besar,” tambahnya.
Menurut Djoko, di Indonesia masih jarang ada pejabat yang bersedia naik transportasi umum setiap hari. Jika hal ini bisa di wujudkan, maka akan menjadi contoh baik bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi publik.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Lobi Arab Saudi: Usulan Fokus pada Kesehatan, Bukan Batasan Usia Haji
Baca Lagi: Pemerintah Hapus Utang UMKM, Dorong Kebangkitan Ekonomi
