FAKTA WARGA COM – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306 triliun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menuai beragam tanggapan dari publik. Langkah ini bertujuan mengalihkan dana ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, dan 3 Juta Rumah Rakyat.
Survei Litbang Kompas (3-6 Februari 2025) menunjukkan 73,3% responden menilai belanja pemerintah belum efisien, dengan alasan utama untuk mengurangi kebocoran (24,4%) dan fokus pada program prioritas (27,1%).
MBG: Peluang dan Tantangan
Program MBG yang di kelola Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi Rp171 triliun di APBN 2025. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kompleks:
- Tata Kelola: Kekhawatiran sistem tender yang kurang berpihak pada UMKM, termasuk persyaratan deposit dan pencairan dana yang memberatkan.
- Sasaran: Uji coba di 26 provinsi lebih banyak menjangkau perkotaan, padahal daerah pedesaan lebih membutuhkan.
- Dampak: Program harus mampu mencapai tiga outcome sekaligus – penurunan stunting, peningkatan swasembada pangan, dan pengurangan kemiskinan.
Solusi Berbasis Desa
Penulis menyarankan pendekatan berbasis desa dengan melibatkan PKK Desa dan BUMDes sebagai pelaksana utama, karena:
- Memiliki jaringan kuat di masyarakat
- Mampu mengoptimalkan dana desa untuk ketahanan pangan
- Distribusi lebih mudah dengan jarak sekolah yang berdekatan
- Memicu ekonomi lokal melalui penyerapan produk UMKM desa
Untuk perkotaan, sistem tender bisa di terapkan dengan menyesuaikan kapasitas penyedia (1.000-1.500 porsi/dapur).
Baca Juga: Hadapi Tarif Impor AS, Prabowo Diminta Hubungi Trump
Sistem Pemantauan Geospasial
Pembangunan GeoPortal MBG berbasis peta digital akan mempermudah:
- Pelaporan real-time oleh guru, kepala desa, dan babinsa
- Pemantauan oleh pemerintah pusat dan daerah
- Evaluasi capaian program secara transparan
Penutup
Keberhasilan MBG akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan baru. Dengan melibatkan masyarakat desa dan sistem pemantauan modern, program ini bisa menjadi contoh baik bagaimana anggaran negara benar-benar dirasakan rakyat.
Muda Mahnedrawan, Pendiri Instim Kalbar (kajian kewilayahan & pemberdayaan desa) dan Penasehat Senior JARI Boneo Barat.
