Fakta Warga, Surabaya, 17 Februari 2025 – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Aksi yang di gelar pada Senin (17/2/2025) ini di ikuti oleh mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jawa Timur, dan UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), serta di warnai oleh bendera-bendera organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Aulia Thaariq Akbar, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Jatim Menggugat sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair, menyatakan bahwa aksi ini di gelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut di nilai meresahkan dan menindas rakyat.
Baca Juga: Massa Demo ‘Indonesia Gelap’ Tolak Bubar, Lempar Botol ke Arah Petugas
ini juga: Mahasiswa Se-Indonesia Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’, Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
“Ini mencederai cita-cita reformasi. Kami muak melihat hak-hak rakyat di rampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus di utamakan,” tegas Aulia.
Aliansi Jatim Menggugat menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro-rakyat, salah satunya efisiensi anggaran pendidikan. “Sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Keresahan masyarakat mulai tak terbendung,” tambahnya.
Pernyataan Sikap Aliansi Jatim Menggugat
Berikut adalah poin-poin pernyataan sikap yang di sampaikan dalam aksi tersebut:
- Menolak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Kebijakan ini di nilai mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. - Penuhi Hak Dosen dan Tenaga Pendidik
Mahasiswa menuntut pemenuhan hak dosen, termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik. - Tinjau Ulang Program Makan Bergizi Gratis
Program ini di nilai perlu di evaluasi untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. - Tolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lingkungan Kampus
Pemberian IUP di anggap merusak lingkungan akademik dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. - Tolak Revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025
Revisi ini di nilai berpotensi membatasi peran masyarakat dalam mengawasi kinerja legislatif. - Tolak Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan
Revisi ini di khawatirkan menciptakan tumpang tindih hukum dan memperluas wewenang kejaksaan. - Tuntut Kejelasan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Mahasiswa meminta evaluasi dan transparansi terkait pembangunan IKN. - Wujudkan Reforma Agraria
Mahasiswa menuntut pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat, termasuk proyek Surabaya Waterfront Land. - Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Inpres ini di nilai merugikan kepentingan rakyat. - Hapuskan Multifungsi TNI/Polri di Sektor Sipil
Keterlibatan TNI/Polri dalam sektor sipil di nilai melenceng dari cita-cita reformasi.
Aksi ini berlangsung tertib dan di ikuti dengan semangat solidaritas tinggi dari berbagai elemen mahasiswa. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya: PMII Tanjungpinang-Bintan Desak KPK dan Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi di PT BIS
ini juga: Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Honorer, UKT, dan Beasiswa
