FAKTA WARGA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini di tandai dengan keikutsertaan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam rapat koordinasi nasional terkait penanganan karhutla yang di gelar secara daring pada Senin (28/7/2025). Rapat yang berlangsung di Data Analytic Room (DAR) itu di inisiasi oleh Kementerian Kehutanan dan BNPB Nasional RI.
Dalam rakor yang juga di hadiri langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, turut bergabung sejumlah kepala daerah dari enam provinsi terdampak, termasuk Kalbar, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan lembaga terkait lainnya.
Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah prioritas penanganan karhutla bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Namun demikian, Kalbar di nilai sudah lebih siap dengan upaya penanganan yang sudah berjalan intensif. Bahkan, dua provinsi lainnya hingga saat ini belum menetapkan status darurat.
Baca juga: Status Tanggap Darurat Asap Ditetapkan, Karhutla di Kubu Raya Meningkat Selama Musim Kemarau
Kepala BMKG juga turut memberikan update kondisi cuaca terbaru, sebagai salah satu faktor penentu dalam strategi penanggulangan kebakaran. Rencananya, akan ada pertemuan lanjutan antara Menteri Kehutanan dan jajaran Pemprov Kalbar untuk menyusun langkah konkret di lapangan.
“Kami akan segera berkoordinasi di lapangan agar respons penanganan bisa lebih cepat dan tepat,” ungkap Kepala BNPB.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan dalam laporannya menyampaikan bahwa Kalimantan Barat tetap mengedepankan upaya pencegahan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengendalian karhutla. Saat ini, terpantau sembilan titik api yang sedang di tangani. Sebelumnya sempat tercatat 112 titik api, namun tidak semuanya berkembang menjadi kebakaran besar.
“Di antaranya ada di Kabupaten Sambas, Sintang, dan Kubu Raya, masing-masing satu titik. Total ada sembilan titik yang kami pantau ketat,” jelasnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa Kalbar telah menetapkan status siaga darurat asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025. Langkah ini di iringi dengan patroli terpadu lintas instansi, termasuk operasi teknologi modifikasi cuaca yang di lakukan sepanjang Juli, guna meningkatkan curah hujan buatan sebagai salah satu strategi mempercepat pemadaman.
Sinergi antara Pemprov Kalbar, BPBD, TNI, Polri, serta dukungan masyarakat terus di perkuat. Tak hanya itu, penegakan hukum terhadap pembakar lahan juga di lakukan tegas. Tercatat, tiga perusahaan telah di segel karena di duga terlibat pembakaran.
Hingga kini, luas lahan terdampak kebakaran mencapai 1.149,02 hektare. Meski demikian, kondisi di anggap masih terkendali berkat kolaborasi semua pihak.
“Alhamdulillah, situasi masih bisa kita kendalikan. Kami berharap hujan segera turun agar bisa membantu memadamkan api secara alami,” ujar Gubernur Ria Norsan menutup laporannya.
