FAKTA WARGA – Seluma, Ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Seluma, Selasa (3/6/2025). Kades tersebut menuntut pencairan gaji yang belum di bayarkan sejak Januari 2025. Aksi di mulai sekitar pukul 09.40 WIB. Massa menyampaikan orasi dan desakan agar hak mereka segera di penuhi setelah enam bulan tak menerima gaji.
Ketua Apdesi Seluma, Alta Haryanto, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Bupati Seluma.
Dalam pertemuan itu di jelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baru di terima pemerintah daerah sekitar satu minggu lalu.
“DAU dan DBH baru masuk minggu lalu ke kas daerah. Dana memang sudah ada, dan menurut keterangan bupati, saat ini masih dalam proses pencairan,” ungkap Alta, dikutip dari Kompas.com.
Meski memahami alasan keterlambatan, Alta menegaskan bahwa para kepala desa mulai kehilangan kesabaran.
“Kalau tidak segera di bayarkan, kami akan ambil tindakan. Sudah enam bulan kami bersabar. Ini bukan hanya soal gaji perangkat, tapi juga berdampak pada operasional desa, petugas masjid, PKK, dan pelayanan masyarakat lainnya,” tegasnya.
Baca Juga: KPK Perdalam Penyidikan Kasus Suap Pengurusan TKA di KEMENAKER
Menanggapi hal itu, Bupati Seluma Teddy Rahman yang langsung menemui para pengunjuk rasa, membenarkan bahwa transfer dana dari pusat baru di terima beberapa hari lalu. Ia menjelaskan bahwa pencairan dana di lakukan secara bertahap.
“Sampai saat ini sudah ada 182 desa yang mengajukan pencairan Dana Desa. Sebanyak 26 desa sudah menerima lebih dulu, dan hari ini 70 desa lagi akan di cairkan. Sisanya masih dalam proses,” jelas Teddy.
Ia juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil, sehingga pencairan tidak bisa di lakukan serentak. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan ada tebang pilih.
“Kondisi keuangan kita sedang ditata. Saya minta semua desa tetap mengikuti prosedur, termasuk melakukan musyawarah desa. Saya jamin tidak ada yang dianakemaskan. Kalau dananya sudah tersedia, langsung kami salurkan sesuai posnya,” ujar bupati di hadapan para peserta aksi.
