Faktawarga.com -Surabaya, Kelompok Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa (PO dan MLB) Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan desakan tegas agar. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, segera di copot dari jabatannya. Desakan ini di sampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD).
Pra Muktamar Luar Biasa NU yang di adakan di Surabaya pada Selasa, 17 Desember 2024. Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh NU serta mantan pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), yang sepakat menyatakan perlunya pergantian pucuk pimpinan PBNU.
Desakan Berlandaskan AD/ART NU
Jakfar Shodiq, Divisi Hukum dan Advokasi PO dan MLB NU, menegaskan bahwa langkah ini merujuk pada. Pasal 74 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Dalam pasal tersebut, di sebutkan bahwa Muktamar Luar Biasa dapat di gelar apabila.
Ketua Umum PBNU atau Rais Aam terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan organisasi.
“Evaluasi terhadap kinerja PBNU selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran signifikan yang mengkhawatirkan,”. ujar Jakfar.
BACA JUGA: PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby dari Keanggotaan Partai; Berikut Alasannya
BACA JUGA: PKB Dorong Gus Dur Sebagai Pahlawan Nasional: Sebuah Usulan untuk Mengabadikan Semangat Khebinekaan
Salah satu poin utama yang di sorot adalah dugaan keberpihakan politik yang mencederai prinsip independensi NU sebagai organisasi keagamaan.
“Ada indikasi kuat bahwa Gus Yahya membawa organisasi ini ke dalam dukungan politik tertentu. Yyang bertentangan dengan prinsip dasar Nahdlatul Ulama,”
tambah Jakfar. Selain itu, ia mengkritik kebijakan Ketua Umum PBNU yang di anggap melakukan pemecatan sepihak terhadap sejumlah pengurus wilayah tanpa dasar yang jelas.
Beberapa pengurus wilayah yang di berhentikan berasal dari Papua. Bangka Belitung, Kalimantan, Riau, dan beberapa daerah lainnya.
Jakfar menilai bahwa para pengurus yang di pecat tersebut merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga harmoni umat dan mengembangkan organisasi.
“Saat ini, PBNU berada dalam situasi yang sangat jauh dari semangat asli Nahdlatul Ulama. Pemecatan terhadap ulama yang di akui keilmuannya dan kontribusinya bagi umat NU adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” tegas Jakfar.
Panitia FGD Rahasiakan Identitas Peserta
FGD Pra MLB NU ini di selenggarakan oleh Presidium PO dan MLB NU yang terdiri atas berbagai tokoh NU dan mantan pengurus PWNU.
Dalam diskusi tersebut, para peserta menyatakan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh Gus Yahya bukan hanya merusak kepercayaan internal organisasi tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat NU.
Salah satu peserta FGD yang enggan di sebutkan namanya mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan kontroversial Ketua Umum PBNU telah menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi.
Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, panitia FGD merahasiakan lokasi dan identitas sejumlah pengurus yang hadir. Namun, mereka menegaskan bahwa langkah ini di lakukan demi menyelamatkan organisasi dari krisis kepemimpinan yang terus berlarut.
“FGD ini adalah upaya kolektif untuk mengembalikan NU ke jalan yang benar. Kami hanya ingin menyelamatkan organisasi ini dari kehancuran lebih lanjut,” kata salah satu panitia.
Dorongan Muktamar Luar Biasa Semakin Menguat
Desakan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa semakin menguat di kalangan tokoh-tokoh NU yang merasa bahwa kondisi organisasi sudah mencapai titik nadir.
Mereka berharap agar Rais Aam PBNU dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini dengan memulai proses Muktamar Luar Biasa sesuai mekanisme yang di atur dalam AD/ART.
Sebagai penutup, Jakfar menegaskan bahwa perjuangan PO dan MLB NU bukanlah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kami berjuang demi kemaslahatan umat dan demi menjaga independensi NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia,” pungkasnya.
Muktamar Luar Biasa di pandang sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan NU dari keterpurukan dan mengembalikan marwah organisasi ke posisi yang seharusnya.
BACA JUGA: GP Ansor Kalbar Matangkan Persiapan Menuju Konferwil 2024
(*)
